.webp)
Universitas Diponegoro (Undip) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi sosial politik usai aksi demo di sejumlah daerah yang memakan sejumlah korban. Salah satunya mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan yang tak berpihak pada keadilan.
Pantauan detikJateng, pernyataan sikap dan doa bersama sivitas akademika Undip itu digelar di Widya Puraya Undip, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sore tadi. Ratusan mahasiswa hadir mengenakan almamater sambil membawa poster 'Diponegoro Bersikap', 'Sipil Jaga Sipil', hingga '#ResetIndonesia'.
Jajaran dosen, pihak rektorat, dan Rektor Undip turut hadir di lapangan Undip tersebut. Acara bertajuk 'Undip Bersikap' itu dimulai dengan pernyataan lima poin sikap Undip yang dibacakan Rektor, Suharnomo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Sivitas Akademika Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan sikap di Widya Puraya Undip, Kota Semarang, Kamis (4/9/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
Poin pertama, ia menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Undip yang tetap menyuarakan aspirasi dengan tertib, sekaligus menyerukan seruan damai kepada seluruh pihak.
"Universitas Diponegoro memandang dengan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi politik dan sosial di Indonesia khususnya terkait demonstrasi yang baru-baru ini menimbulkan korban jiwa," kata Suharnomo, Kamis (4/9/2025).
"Ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi jika tidak dijaga dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada hak asasi manusia," lanjutnya.
Kemudian, Undip mendesak aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
"Mendesak aparat penegak hukum untuk senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif humanis dan proporsional dalam menjaga ketertiban," tegasnya.
"Aparat negara bukanlah alat represi melainkan pengayom rakyat. Tindakan kekerasan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan dan memperuncing konflik," sambungnya.
Suharnomo melanjutkan, Undip menegaskan demonstrasi adalah wujud kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Namun, aspirasi harus disampaikan damai tanpa menimbulkan perpecahan.
Undip juga mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan.
"Mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan, memperlebar kesenjangan antara elit politik dan rakyat, mengancam keberlangsungan demokrasi serta supremasi sipil, dan hanya menguntungkan kepentingan elit politik maupun kelompok oligarki," urainya.
Undip pun mendorong pemerintah serta DPR untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan pembenahan kebijakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
"Dengan pernyataan ini, Undip menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan damai," kata Suharnomo.
Usai membacakan lima poin pernyataan sikap, mahasiswa dan pihak kampus menyanyikan lagu 'Padamu Negeri' dan melantunkan doa untuk Indonesia.
Suharnomo menyatakan kegiatan ini menjadi bukti bahwa sivitas akademika Undip turut menyuarakan apa yang sedang terjadi di Tanah Air belakangan ini.
"Undip menjamin hak-hak konstitusional dari seluruh pihak yang ada di kampus termasuk mahasiswa-mahasiswa kami untuk menyuarakan apa yang memang seharusnya disuarakan sebagai nurani bangsa," tuturnya.
"Namun sekali lagi kami sangat appreciate pada BEM Undip dan Senat. Saya rasa mereka menyuarakan dengan sangat baik, santun, tertib dan tidak merepotkan masyarakat luas," lanjutnya.
Sementara itu Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq menekankan bahwa mahasiswa serta sivitas akademika Undip turut prihatin terhadap kondisi bangsa hari ini.
"Bukan hanya dari dosen, guru besar, rektorat, tapi teman-teman mahasiswa ini membersamai, karena kami merasakan sivitas akademika Universitas Diponegoro ini bukan rektorat saja, tapi bersama mahasiswa juga," tuturnya.
(dil/alg)
