.webp)
Pemerintah Kota Pekalongan mengungkap tengah melakukan penghitungan kerusakan usai demo ricuh di kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang berlangsung pada Sabtu (30/8). Pemkot menuturkan kerugian yang diderita mencapai Rp 100 miliar.
"Laporan dari masing-masing dinas dan bagian sudah masuk, kalau dihitung-hitung sekitar Rp 100 miliar, bisa kurang bisa lebih. Bahkan ada potensi bertambah," jelas Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, kepada awak media Senin (1/9/2025).
Kerugian meliputi kerusakan parah pada gedung hingga barang-barang inventaris yang hangus terbakar. Bangunan yang berdiri sejak akhir 80-an itu kini dinyatakan tidak layak dan harus dirobohkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang sudah dibakar ya harus dirobohkan. Sudah ada audit dari PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan tim teknis," ujar Afzan.
Meski demikian, Afzan memastikan layanan masyarakat tetap berjalan normal. Beberapa kantor yang selamat seperti Bagian Umum, Prokompim, Asisten, Staf Ahli, Bappeda, dan Inspektorat akan dipakai untuk mendukung pelayanan.
"Alhamdulillah sebagian besar masih utuh, jadi pelayanan ke masyarakat bisa tetap berjalan," tegasnya.
Afzan mengaku menyesalkan peristiwa tersebut dan meminta warga menjaga kondusivitas. Ia juga mengindikasikan ada massa dari luar Pekalongan yang ikut memperkeruh keadaan.
"Penyesalan pasti ada, yang sudah terjadi tidak bisa kita ulangi. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Tapi laporan yang masuk, banyak aksi demo itu bukan dari warga asli Pekalongan. Karena itu saya minta semua warga menjaga diri dan menjaga kota kita bersama," tuturnya.
 Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (1/9/2025). Foto: Robby Bernardi/detikJateng |
Buka Posko Pengembalian Barang Jarahan
Di sisi lain, Afzan menjabarkan Pemkot Pekalongan bergerak cepat usai demo ricuh akhir pekan kemarin. Posko khusus dibuka untuk memfasilitasi warga yang ingin mengembalikan barang jarahan secara sukarela.
Afzan menegaskan tidak akan ada sanksi hukum bagi masyarakat yang mengembalikan aset Pemkot.
"Kalau sukarela mengembalikan identitas kita rahasiakan, itu niat kita," kata Afzan.
Menurutnya, informasi keberadaan posko tersebut sudah disebarkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Beberapa orang tua yang anaknya terindikasi terlibat juga sudah mulai berkomunikasi dengan Pemkot.
"Pihak Kelurahan, RT, dan RW akan bergerak ke rumah tersebut dengan cara persuasif," imbuhnya.
Diketahui, demo di Kota Pekalongan yang terjadi pada Sabtu tidak hanya merusak kantor setda. Massa juga membakar gedung DPRD Kota Pekalongan.
(apu/aku)
