.webp)
Kodam IV Diponegoro membantu pengamanan aksi demonstrasi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Jogja, dengan kekuatan mencapai 9.000 personel. Kendaraan tempur ringan (ranpur) juga dikerahkan untuk membantu proses evakuasi darurat.
Hal itu disampaikan Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Andy Soelistyo. Ia menegaskan upaya tersebut dilakukan jajaran Kodam IV/Diponegoro guna membantu pengamanan aksi demonstrasi yang tengah marak terjadi di berbagai wilayah.
"Untuk seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY Kodam IV sudah menyiapkan pasukan untuk membantu pengamanan jumlah 9.000-an orang tersebar, juga ada yang standby, untuk memastikan situasi Jateng-DIY aman terkendali, kondusif, masyarakat supaya tidak perlu khawatir lagi," kata Andy saat dihubungi detikJateng, Senin (1/9/2025).
Andy mengungkap untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, ada 282 personel dikerahkan untuk menjaga kantor-kantor vital seperti Kantor Gubernur, Polda Jateng, lembaga perbankan, hingga kantor PLN.
Lebih lanjut, Andy menambahkan keterlibatan ranpur bukan untuk aksi represif, melainkan difokuskan pada evakuasi darurat.
"Fungsi ranpur TNI itu biasanya untuk membantu proses evakuasi darurat. Jadi ranpur itu kami bukan untuk tujuan lain, tapi evakuasi darurat yang membutuhkan kecepatan," jelasnya.
Selain ranpur, heli, ambulans, juga dimungkinkan untuk diterjunkan terlebih saat melibatkan objek VIP/VVIP. Langkah serupa juga diterapkan di Jogja.
"Dan yang paling utama di sini juga kita ke depankan perintah Pak Pangdam IV Diponegoro, yang santun, persuasif, humanis. Apabila memang nanti masih ada menemui kegiatan penyampaian pendapat di muka umum," ujarnya.
Ia menambahkan, doa bersama lintas umat secara serentak serta patroli di malam hari juga digelar jajaran Kodam. Kegiatan itu disebut bertujuan mengajak masyarakat waspada terhadap hoaks dan memastikan situasi tetap kondusif.
"Ini seluruh wilayah di Jateng-DIY, Kodam IV Diponegoro berkeliling ke pusat-pusat keramaian warga, supaya memberikan kepastian situasi yang ada di lingkungan masyarakat tersebut aman," jelasnya.
Mengenai status siaga di Kodim 0176/Demak, ia menjelaskan istilah 'siaga satu' bermakna kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan masyarakat dan menggambarkan patroli hingga malam hari, bukan indikasi militerisasi.
"Status siaga satu itu melihat perkembangan situasi yang ada, itu kalau tentara statusnya rata-rata siaga satu terus. Mungkin bagi rekan-rekan media ataupun masyarakat itu siaga satu itu perang, nggak. Kami masuk ke kedudukan. Intinya bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa lingkungan contoh di Demak aman," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andy juga menekankan sinergi erat TNI-Polri dalam menanggapi instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, soal pengamanan pengendalian kamtibmas.
"Dari penyampaian Bapak Presiden Prabowo Subianto TNI-Polri harus mampu mengendalikan, menjaga kamtibmas, menjamin situasi aman bagi masyarakat. Jadi kami bersama-sama dengan Polri kalau secara prosedurnya, melaksanakan tugas perbantuan sesuai undang-undang," jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap menyampaikan pendapat secara damai dan tidak terprovokasi.
"Jangan sampai kita terprovokasi karena memang itu yang diinginkan oleh oknum-oknum ataupun pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia," ujarnya.
"Kita harus mewaspadai, contoh ada yang mulai melakukan aksi anarkis. Apa betul itu mahasiswa atau dari rekan-rekan sekalian? Apa benar dia memiliki latar belakang yang betul-betul ingin memajukan bangsanya. Apabila ada berita-berita beredar berkaitan TNI-Polri yang saling difitnah, saya minta tidak mudah terprovokasi," lanjutnya.
(apl/ams)
