.webp)
Sikap Bupati Pati Sadewo terkait dengan kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) ugal-ugalan hingga 250 persen di Kabupaten Pati tengah menjadi sorotan. Terlebih, kebijakan tersebut dinilai minim sosialisasi hingga memunculkan gelombang penolakan dari warganya.
Tidak hanya itu, Sadewo juga dinilai arogan saat menantang warga yang hendak berdemo terkait kebijakan menaikkan PBB 250 persen. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta agar Sadewo bisa bersikap lebih sopan dan tidak arogan terhadap warganya.
Usai kejadian itu, Luthfi menyebut sudah memberikan teguran kepada Sadewo atas sikapnya tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sifat ya, jadi pelajaran bagi Bupati agar tidak bersifat arogan, kita harus lebih soft, lebih menghargai, sopan, lebih santun dalam mendengar aspirasi masyarakat dari manapun juga. (Peringatan) Nggih," tegasnya, Jumat (8/8/2025).
Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Terkait polemik tersebut, Luthfi menyampaikan, pihaknya sudah memberikan rekomendasi agar mencabut kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen. Kemudian pihak Bupati Pati sudah langsung menindaklanjuti.
"Kita sudah bikin rekomendasi hasil evaluasi dan perkembangan situasi. Bupati Pati juga saya minta segera mencabut, saran sudah ditindaklanjuti untuk dibatalkan, ya silakan saja. Pelaksananya kan Bupati bukan Gubernur," ungkap Luthfi.
Lebih lanjut Luthfi mengatakan, pengambilan kebijakan di daerah manapun harus mempertimbangkan situasi dan kondusivitas. Untuk di Pati dia berharap situasi kembali kondusif usai adanya pembatalan kenaikan PBB-P2 250 persen.
"Pertimbangan banyak, semua untuk masyarakat dan sebagainya. Prinsip kan semua untuk masyarakat, biar kondusif. Karena membangun wilayah itu faktor utama kondusivitas wilayah dan kita doakan lebih kondusif," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Hal itu setelah adanya kontroversi dan polemik.
"Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," jelas Bupati Pati Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8).
Menurutnya, dengan adanya pembatalan kenaikan ini berarti kembali sesuai dengan biaya PBB-P2 tahun 2024.
"Saya sampaikan berarti pembayaran pajak PBB-PP akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024," ungkap dia.
Aksi Tetap Berlanjut
Meski Bupati Pati, Sudewo sudah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen aksi warga Pati tidak serta merta dibatalkan. Sebaliknya, aksi yang akan digelar massa aliansi masyarakat Pati bersatu bersikukuh tetap akan menggelar demo pada 13 Agustus 2025 mendatang.
"Aksi tetap lanjut kami sudah tidak mau dipimpin oleh Sudewo untuk memimpin Kabupaten Pati. Saya harapkan legowo saja. Pak Sudewo belum layak menjadi Bupati Pati belajar dulu menjadi pimpinan. Kalau sudah belajar silakan menjadi bupati. Tapi sekarang belum layak," kata Koordinator lapangan Teguh Istiyanto kepada detikJateng ditemui di posko donasi sekitar Alun-alun Pati, Jumat (8/8).
Teguh mengaku tetap menggelar demo karena belum ada pernyataan di depan massa.
"Kami menanggapi statemen yang menurunkan pajak itu kami tidak percaya itu baru statemen yang kedua membatalkan kenaikan pajak juga tidak percaya karena juga statemen," jelasnya.
Teguh mengaku tidak percaya dengan perkataan Bupati Pati Sudewo. Sebab menurutnya perkataan sering berubah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
"Kenapa kami tidak percaya. Bahwa kami statemen dia itu penuh kebohongan. Contoh waktu sosialisasi pajak yang 250 persen beralasan selama 14 tahun pajak PBB di Pati tidak mengalami kenaikan itu bohong," ungkapnya.
"Tahun 2022 sudah mengalami kenaikan pajak. Kenaikan pajak PBB sebesar 20 persen. Jadi statemen 14 tahun tidak mengalami kenaikan pajak itu bohong. Jadi kami sudah tidak percaya omongan dia," dia menambahkan.
Menurutnya, Bupati Sudewo waktu kampanye berjanji tidak akan menarik pajak untuk pembangunan. Namun kata dia, justru ada kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen.
"Yang kedua buktinya waktu kampanye debat calon bupati dia mengatakan itu untuk sebisa mungkin tidak menarik pajak rakyat tidak membebani rakyat faktanya belum genap setahun langsung ada membuat kebijakan kenaikan pajak tanpa perhitungan 250 persen," jelasnya.
"Tapi faktanya ada yang 1.000 persen. Ada saya punya datanya. Dari Rp 157 ribu menjadi Rp 1,7 juta itu ada," dia melanjutkan.
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo, mengaku harusnya demo pada 13 Agustus 2025 juga batal, karena tuntutan massa sudah dipenuhi.
"Kan 13 Agustus akan demo menuntut PBB PP ini turun. Kalau PBB PP ini sudah saya batalkan tidak jadi naik yang dituntut mereka apa?," ungkap Sudewo ditemui di Pendopo Kabupaten Pati.
"Tidak hanya turun tapi nol. Gitu ya," pungkas dia.
(apl/apl)
