.webp)
Bupati Pati, Sudewo, akhirnya minta maaf setelah kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai protes dan viral. Dia juga minta maaf telah 'menantang' warga agar berdemo dengan jumlah massa yang besar.
Pernyataan Sudewo
Permintaan maaf itu disampaikan Sudewo di hadapan awak media di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (7/8) pagi. Berikut pernyataan lengkap Sudewo:
"Pertama kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kericuhan pada Selasa (5/8) kemarin. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan terhadap barang tersebut. Sama sekali tidak bermaksud melakukan perampasan. Hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu kirab boyongan hari jadi Kabupaten Pati dan acara 17 Agustus. Kami tidak melarang dan tidak menghalangi penggalangan dana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya '5 ribu silakan, 50 ribu massa silakan'. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat. Mosok rakyat saya tantang. Saya hanya menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul menyampaikan aspirasi bukan karena ditumpangi pihak tertentu.
Ketiga, saya menyampaikan kebijakan kenaikan 250 persen. Itu bukan semuanya. Tidak semuanya 250 persen. Yang di bawah 100 persen, 50 persen, jauh lebih banyak. Kalau ada pihak yang meminta 250 persen diturunkan akan kami tinjau kembali.
Berikutnya, awal pemerintahan saya ini tentu saya masih banyak kekurangan ilmu yang harus berguru, maka saya akan mengedarkan suara semua masukan dari pihak manapun untuk pembenahan Kabupaten Pati. Saya mohon maaf di awal pemerintahan saya ini banyak kekurangan.
Kelima, saya mengimbau supaya seluruh elemen masyarakat menahan diri masih bersama-sama menciptakan situasi aman dan kondusif untuk pembangunan Kabupaten Pati.
Warga Sambat PBB Rp 179 Ribu Jadi Rp 1,3 Juta
Warga Pati merasa keberatan atas kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Mereka berharap agar pajak itu diturunkan.
Warga asal Kayen, Saputra Ahmad, mengaku membayar pajak PBB-P2 2024 Rp 179 ribu. Namun kebijakan baru ini membuat tagihannya Rp 1,3 juta.
"Awalnya Rp 179 ribu, terus saya cek Rp 1,3 juta. Terus kemudian ini ada perbaiki menjadi Rp 600 ribu. Itu naik 250 persen lebih malahan," kata Saputra saat dihubungi lewat telepon, Kamis (7/8/2025).
Saputra mengatakan kenaikan pajak 250% ini ini sangat memberatkan dirinya yang bekerja sebagai buruh tani.
Senada disampaikan Ketua PKL Kembang Joyo, Tukul. Warga Pati Kota ini juga membantah jika selama 14 tahun tidak ada kenaikan PBB-P2.
"Zaman Pak Bupati Haryanto naik pajak tidak sampai 100 persen. Itu hanya 10 sampai 20 persen. Pak Bupati Sudewo bilang tidak ada kenaikan pajak 14 tahun itu bohong. Itu sudah ada kenaikan," kata Tukul di Alun-alun Pati.
Tukul mengaku belum membayar pajak tahun ini. Dia menunggu hasil demo penolakan kenaikan pajak PBB-PP pada 13 Agustus 2025.
"Saya dulu pajaknya Rp 36 ribu naik menjadi Rp 60 ribu. Kalau tahun ini bisa lebih dari Rp 150 ribu. Ini belum saya bayar, karena jatuh tempo sampai September 2025," ujarnya.
Dia juga menilai kebijakan pajak 250 persen sangat membebani masyarakat. Apalagi seperti dirinya sebagai pedagang kaki lima yang penghasilannya tidak menentu.
Warga Batangan, Alinani, juga mengeluhkan kenaikan pajak 250 persen. Semula dia membayar hanya Rp 25 ribu kini menjadi Rp 144 ribu.
"Harapannya kalau menaikkan pajak harus dipikirkan kondisi rakyatnya, jangan arogan," ucap Alinani.
Disoraki Warga Saat Kirab HUT Pati
Sorenya, Sudewo disoraki warga dalam acara kirab boyongan hari jadi (HUT) Kabupaten Pati. Berkali-kali warga meneriakkan 'huu' ke Sudewo yang duduk di kereta kuda bersama istrinya. Keduanya mengenakan pakaian adat Jawa.
Pantauan detikJateng di lokasi, Kamis (7/8), saat iring-iringan Bupati melintas di sekitar Alun-alun Pati, warga yang menyemut di sepanjang jalan sontak menyoraki.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, yang ikut dalam iring-iringan itu juga disoraki 'huuu'. Diketahui, Riyoso yang belakangan ini viral karena berhadapan dengan warga dalam insiden penyitaan donasi massa aliansi masyarakat Pati bersatu untuk aksi demo menolak kenaikan pajak.
Sejumlah anggota polisi berjaga ketat saat kereta kuda yang dinaiki Bupati Pati Sudewo melintas. Salah satu warga di lokasi, Mahfud, mengaku ikut meneriaki Bupati Pati karena merasa kecewa terhadap kebijakannya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Ini ada yang luar biasa. Di mana para pemimpin lewat dan disoraki oleh masyarakat. Ini karena kebijakan kenaikan PBB itu mungkin sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Pati. Yang disoraki Bupati sama Sekdanya," jelasnya.
Koordinator aksi aliansi masyarakat Pati bersatu, Husein Hafid, mengatakan banyak warga yang kecewa atas kenaikan PBB-P2.
"Karena kecewa makanya mereka menyoraki. Ini masyarakat pada kecewa semua sama seorang pemimpin yang dipilih jadi sekda tapi tidak ngerti yang dirasakan oleh masyarakat," ucap Husein.
Sementara itu Bupati Pati, Sudewo, membalas sorakan warga dengan lambaian tangan.
"Aman, aman," kata Sudewo sambil melambaikan tangan ke massa. Setelah itu iring-iringan melanjutkan perjalanan menuju Pendopo Kabupaten Pati.
Pesan Gubernur Luthfi
Saat ditemui wartawan di Purworejo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut buka suara terkait PBB-P2 di Pati yang naik drastic.
"Saya sampaikan ke bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complain di wilayahnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi yaitu naiknya PBB, satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah," kata Luthfi saat ditemui di sela acara pencanangan GEMAPATAS di Desa Candingasinan, Banyuurip, Purworejo, Kamis (7/8/2025).
"Kemudian yang kedua tidak boleh membebani masyarakat sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat ini juga. Itu nanti akan membuka dialog dan secara cepat jangan berlama-lama terus sosialisasikan secara masif sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu untuk masyarakat dari masyarakat dan oleh masyarakat," imbuhnya.
Luthfi juga mengimbau kepala daerah di seluruh Jateng agar melakukan kajian mendalam sebelum menaikkan PBB.
Koleksi Pilihan
Kumpulan artikel pilihan oleh redaksi detikjateng
