.webp)
Penolakan terhadap hasil konferensi cabang (konfercab) mewarnai Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Klaten. Massa yang menamakan dirinya Forum Ansor Klaten Bersatu menolak hasil Konfercab yang dinilai cacat prosedur.
"Kami menyatukan satu suara, di mana kemarin dalam pelaksanaan Konfercab itu sangat terasa kecurangan yang terjadi. Apabila didiamkan bisa Ansor di Klaten ini terjadi perpecahan," jelas Ahmad Soleh juru bicara forum kepada awak media, Selasa (3/6/2025) siang, usai aksi galang tanda tangan.
Soleh yang juga merupakan Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Trucuk itu menerangkan konfercab sudah dilaksanakan Minggu (1/6) lalu di Kecamatan Tulung. Hasil konfercab dinilainya cacat secara prosedur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil Konfercab cacat prosedural karena penetapan hasil itu tidak memenuhi kuorum yang mestinya 2/3 dari peserta yang hadir dan penetapan ketua tidak memenuhi kuorum tersebut," kata Soleh.
Dalam pernyataan sikapnya, Soleh mengklaim Forum Ansor Klaten Bersatu didukung oleh 13 PAC dan lebih dari 120 ranting. Mereka menilai konfercab itu tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, keadilan maupun AD/ ART organisasi. Indikasi ada pelanggaran konstitusi.
"Pelanggaran yang kami temukan ada ketidaknetralan panitia di mana panitia terlibat aktif dalam memimpin dan memutuskan jalannya sidang secara sepihak. Beberapa keputusan penting tampak berpihak kepada salah satu calon, yang mencederai semangat demokrasi internal Ansor. Proses registrasi yang tidak sesuai aturan, tidak transparan dan tidak mengacu pada ketentuan organisasi, yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keabsahan peserta yang hadir," papar Soleh.
Surat rekomendasi yang seharusnya dibuka pimpinan sidang dari pengurus pusat, sambung Soleh, pada saat sidang pleno IV kenyataannya di registrasi sudah dibuka oleh panitia sehingga memungkinkan kecurangan dari panitia yang cenderung berpihak kepada salah satu bakal calon. Dia menuding ada intervensi dari PW Ansor terhadap jalannya sidang.
"Ada intervensi dari PW Ansor terhadap jalannya sidang, mengabaikan usulan dan interupsi sah dari peserta sidang, bahkan menunjukkan sikap intimidatif yang menekan kebebasan berpendapat para peserta. Forum juga mencatat adanya pembatasan terhadap hak peserta Konfercab, di mana hanya dua perwakilan dari PAC yang diberi kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Ansor Klaten periode 2019-2025. Ini adalah bentuk pembungkaman aspirasi," terang Soleh.
Atas temuan itu dan beberapa poin temuan lain, Soleh mewakili forum menyatakan akhirnya membacakan pernyataan sikap. Forum menolak hasil Konfercab.
"Forum Ansor Klaten Bersatu (F.AKB) perlu untuk mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut, menolak hasil Konfercab IX Klaten karena sarat dengan kecurangan yang massif dan terstruktur. Menuntut Pembatalan hasil Konfercab hingga dilakukan ulang secara sah, demokratis, dan sesuai aturan organisasi, menuntut adanya evaluasi total terhadap jalannya Konfercab Klaten 2025 dan mengajukan pembentukan tim investigasi independen dari PP Ansor untuk menelusuri dugaan pelanggaran organisasi," tegas Soleh.
Pada kesempatan itu, massa sekitar 20 orang membubuhkan tanda tangan penolakan di spanduk. Mereka membentangkan spanduk dan menyatakan menolak hasil Konfercab.
Saat dikonfirmasi, Ketua panitia Konfercab GP Ansor Klaten, Syamsul Maarif mengatakan konferensi dibuka oleh Sekjen PP Ansor. Konfercab ditunggui sampai diawasi pimpinan pusat.
"Kemarin dibuka langsung Sekjen, sesuai yang kita harapkan dari awal sampai akhir Konfercab ditunggui, dibersamai, diawasi pimpinan pusat yang sudah sesuai dengan aturan. Pimpinan pusat sudah mengetok palu dengan ketua terpilih," jelas Syamsul kepada detikJateng.
Bagi pihak yang menolak, kata Syamsul, bisa dianggap menolak organisasi.
"Kontestasi di manapun selalu ada yang menang dan kalah, kami mohon semua untuk menahan diri dari mari kembali ke niat hikmah, hikmah untuk agama, NU dan Ansor. Semua proses sudah kita lakukan dengan baik," lanjut Syamsul.
"Kalaupun ada kesalahan prosedur tentu dari pimpinan pusat sudah menegur, dan nyatanya semua berjalan dengan baik," imbuhnya.
(ahr/dil)
