.webp)
Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembuatan meme antara dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk demokrasi yang kebablasan. Jokowi menyebut, bahwa pembuatan meme itu merupakan demokrasi secara digital.
"Ya itu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasen. Sudah kebangetan," katanya ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Kota Solo, Rabu (14/5/2025).
Mantan Wali Kota Solo itu setuju dengan langkah dari pemerintah untuk dibina daripada dipidana. Meski begitu, ia meminta agar hal tersebut menjadi pembelajaran bagi semua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Iya (setuju dibina)," ujarnya.
Ia meminta agar demokrasi agar tidak diartikan apa-apa diperbolehkan. Sehingga, pembinaan itu bisa dijadikan sebagai peringatan bagi yang lainnya.
"Tapi untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh, ada batasnya," terangnya.
Meski begitu, Jokowi mengaku tidak akan membawa ke ranah hukum.
"Oh, enggak (dibawa ke ranah hukum) kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan di dibina," ucapnya.
Ditanya mengenai respons melihat meme tersebut, Jokowi mengaku biasa saja.
"Biasa saja (respons melihat meme tersebut)," pungkasnya.
Sebelumnya dilansir detikNews, Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, merespons soal mahasiswi ITB yang ditangkap setelah membuat dan mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hasan mengusulkan mahasiswa itu lebih baik dibina.
"Kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu," kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5).
Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Ia menekankan Indonesia negara demokrasi.
"Bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," sebutnya.
(apu/afn)
