.webp)
Usai didatangi Wali Kota Solo, Respati Ardi, panitia pelepasan SMP Negeri 7 Solo belum mengembalikan uang iuran. Hal tersebut lantaran pihak panitia menunggu hasil rapat yang akan dilaksanakan dengan pihak sekolah.
Ketua panitia pelepasan, Joko Prayitno, menjelaskan awalnya rapat akan digelar Rabu (7/5) kemarin namun batal. Rencananya pertemuan akan dilakukan pada hari ini.
"Kita belum (mengembalikan), masih rembukan dulu, panitia dan pihak sekolah sama. Jadi ini masih nunggu rembukan untuk finalnya," katanya dihubungi detikJateng, Kamis (8/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pengembalian uang, pihaknya juga menunggu hasil rapat dengan pihak sekolah. Ia mengatakan dari data terakhir baru 70 wali murid yang membayarkan.
"(Uang dikembalikan) Belum, nanti kita lihat dulu hasil rapat. Nanti baru panitia melangkah seperti apa. Kan kita juga tidak mewajibkan gitu. Dari data terakhir ada 70 wali murid yang sudah iuran," bebernya.
Ia mengatakan ada 259 murid di mana per murid membayar Rp 280 ribu. Dari iuran itu, pihaknya sudah melakukan down payment ke gedung dan pembelian samir.
"Ya nanti kita coba negosiasi supaya bisa dinego misalnya nanti tidak jadi. Kalau DP sudah untuk gedung Rp 5 juta dan samir Rp 1 juta," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ahamad Ardi melakukan sidak ke SMP Negeri 7 Solo usai adanya keluhan iuran untuk acara perpisahan. Respati menyebut ada beberapa wali murid yang merasa keberatan dengan iuran perpisahan dengan nominal Rp 280 ribu per siswa tersebut.
"Dalam minggu ini yang top nomor satu itu tentang keberatan orang tua atas ada acaranya wisuda. Itulah sebabnya saya sidak di sini," katanya ditemui di SMPN 7 Solo, Selasa (6/5).
Pihaknya tidak melarang sekolah menggelar acara perpisahan. Namun, lanjutnya, acara tersebut tidak boleh membebani siswa dengan iuran.
"Apabila memang tetap ingin dilaksanakan itu bisa membuka jalur sponsor atau apapun melibatkan swasta. Yang kreatif, tidak boleh ada iuran yang mewajibkan ke masing-masing dengan jumlah murid, itu saja," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar iuran untuk perpisahan dikembalikan ke wali murid yang sudah membayar.
"Kembalikan, harus dikembalikan secepatnya," bebernya.
"Jadi tidak ada larangan ya dan tidak membebaskan kembali ke masyarakat. Tapi di sini demi keseragaman menghindarkan dari kesenjangan sosial itu baiknya tidak ada iuran wajib," sambungnya.
(apu/rih)
