.webp)
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengunjungi Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Selama kunjungannya meninjau pengelolaan sampah di lokasi ini hingga 1 jam lebih Hanif heran tidak ada bau menyengat yang muncul berbeda dengan tempat lainnya.
"Ini menenangkan hati kita, setelah keliling Indonesia ada kabupaten yang relatif selesai menangani sampahnya, ini di TPA BLE Banyumas. Ini secara prinsipil udah memenuhi kaidah-kaidah yang kita pikirkan," kata Hanif kepada wartawan di lokasi, Sabtu (19/4/2025).
"Ini hampir tidak ada bau yang menyengat, kalau kita ke TPA yang lain begitu masuk pintu gerbang sudah bau 'harum' menempel di badan kita. Kita sudah keliling tidak terlalu bau, karena organiknya sudah dipisah di KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kunjungannya kali ini, pantauan detikJateng Hanif sangat fokus mendengarkan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri. Ia bahkan mengelilingi hampir setiap sudut TPA BLE.
Hanif berujar penanganan sampah di Kabupaten Banyumas berbeda dengan lainnya. Dirinya memuji keberanian bupati Banyumas mengambil kebijakan komersialisasi sampah.
"Satu hal yang menarik disini dan saya dukung sepenuhnya, Pak Bupati memberikan kebijakan komersialisasi dalam penanganan sampah. Di banyak kabupaten/kota ini tidak berani, semua dihandel bupati dengan kemampuan terbatas. Di Banyumas proses penyelesaian sampahnya dilakukan dengan desain bisnis, belum kita di tempat lain yang komplit seperti ini," terangnya.
Hanif mengungkapkan, seharusnya daerah lain menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai role model. Sebab penyelesaian sampah di Kota Mendoan ini dikatakan hampir mencapai 100 persen.
"Dalam skala 1-100 Banyumas sudah di angka 70-80 persen. Di kabupaten lain semangatnya sudah 100 tapi pelaksanaannya belum. Ini harus mungkin dilakukan daerah lain," jelasnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut Hanif ditargetkan 100 persen dalam penyelesaian masalah sampah. Namun hal itu dirasa perlu kerja keras dan kerja sama dengan daerah lainnya.
"Bapak Presiden melalui Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang pembangunan jangka menengah nasional. Maka menargetkan penyelesaian sampah 2029 harus 100 persen. Ini sudah 80 persen lebih ya (Kabupaten Banyumas). Angka nasional kita ini baru 39 persen. Itu dibangunnya 10 tahun yang lalu," ungkapnya.
Pada tahun ini Hanif diminta agar bisa menyelesaikan permasalahan ini mencapai 50 persen. Oleh sebabnya ia melakukan kunjungan ke TPA-TPA di seluruh Indonesia secara intensif untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan.
"Pak presiden minta ada angka lonjakan drastis. Tahun 2025 ini angkanya ditargetkan menjadi 50 persen. Angka ini membuat saya harus dengan ketat melakukan pengawasan ke kabupaten dan gubernur. Saya akan agak tegas sedikit untuk menjamin angka 50 persen itu tercapai. Ada gape 11 persen yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun," pungkasnya.
(apl/apl)
