.webp)
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri di retret kepala daerah Akademi Militer (Akmil) Magelang. Ia meminta kepala daerah untuk satu komando dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gibran telah memberikan pembekalan kepada para kepala daerah dalam retret yang berlangsung di Lembah Tidar, Akmil Magelang. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya keselarasan visi antara pemerintah daerah dan pusat.
"Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo," kata Gibran dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran juga menyoroti program-program prioritas Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat soal implementasi dan pemantauan program-program Presiden Prabowo.
"Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya," pintanya.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah terkait ketersediaan bahan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gibran menekankan pentingnya infrastruktur rantai pasok yang efektif agar distribusi berjalan lancar.
"Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu," jelasnya.
Selain itu, Gibran menegaskan, penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah. Angka stunting dapat diturunkan dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita.
Menjelang bulan suci Ramadan, Gibran turut mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dan bersiap menghadapi arus mudik Lebaran.
"Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, Hati-hati sekali," pesannya.
Gibran juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran daerah, termasuk optimalisasi penggunaan e-katalog yang melibatkan UMKM serta percepatan sertifikasi halal.
"Dan ini perlu saya garisbawahi, Bapak Ibu. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, Oktober 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal," tegasnya.
"Jadi nanti, mohon Bapak Ibu bisa memberikan penegasan-penegasan dan juga saya mohon kerja sama Bapak Ibu semua kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan," lanjutnya.
Terakhir, Gibran mengajak kepala daerah untuk terus menjaga toleransi di wilayahnya masing-masing. Ia mencontohkan Kota Singkawang sebagai kota toleran di Indonesia.
"Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, Surakarta. Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan, penting sekali FKUB," paparnya.
(apu/ahr)
