.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala daerah yang tidak ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang kali ini akan mengikuti retret gelombang II. Bima menyatakan pihaknya sudah mendapat pemberitahuan resmi dari PDI Perjuangan.
"Kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi, pemberitahuan resmi dari PDI Perjuangan, bahwa rekan-rekan PDI Perjuangan yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan berikutnya, gelombang berikutnya," kata Bima Arya di Akmil Magelang, Rabu (26/2/2025).
Bima memaparkan, 10 kepala daerah yang tidak ikut retret kali ini yakni 9 kepala daerah dari Bali termasuk Gubernur, dan kepala daerah dari Asmat. Selain itu, para kepala daerah yang masih bersengketa nantinya setelah dilantik juga akan mengikuti pembekalan bersama 10 kepala daerah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik, secara akan dilantik. Kemudian juga akan mengikuti pembekalan," ujar dia.
Retret gelombang II itu, kata Bima, kemungkinan akan diselenggarakan secara lebih simpel karena jumlah pesertanya sedikit. Retret gelombang II itu juga kemungkinan tidak digelar di Akmil Magelang.
"Mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri, tapi pastinya akan kita putuskan kemudian. (Kapan?) Mungkin setelah lebaran," jelasnya.
Bima Arya turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah membolehkan beberapa kepala daerah dari partainya untuk menyusul mengikuti retret di Akmil Magelang.
"Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan, kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya," ucap Bima.
Bima menambahkan, surat dari PDIP itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa para kader harus menunda retret.
"Di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti (retret), yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai," kata Bima.
"Jadi tidak pernah ada secara resmi partai itu, kan yang kami tangkap ya, meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada," sambungnya.
(dil/rih)
