.webp)
Pengamat politik Undip, Wahid Abdulrahman menilai harus mulai ada kewaspadaan terjadinya krisis politik antara Pemerintah dan PDIP yang bisa berdampak pada relasi pemerintah pusat dan daerah. Krisis itu mulai terasa sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK.
"Keputusan KPK dalam penetapan tersangka kasus korupsi yang menyeret elite politik nasional sulit dipisahkan dari pro-kontra. Apalagi jika bukan dilakukan karena tangkap tangan," kata Wahid dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Ia menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pemicu atau trigger utama karena Hasto sebagai Sekjen tidak sekadar menjadi marwah partai setelah Ketua Umum, tapi juga memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menganggu Hasto bisa dinilai sebagai upaya merusak marwah partai dan menyakiti Bu Mega. Wajar jika kemudian Bu Mega merespons dengan instruksi penundaan kepala daerah untuk hadir dalam retret di Magelang," ujar Wahid.
"Bu Mega memiliki rekam jejak kuat dalam memegang ideologi partai dan sikap sebagai seorang demokrat dengan berbagai konsekuensinya. Tidak mudah untuk mengubah pendirian Bu Mega," imbuhnya.
Sementara itu menurutnya Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan pendisiplinan perencanaan pembangunan dan program pemerintah. Menurutnya hal itu berpotensi berjalan tidak maksimal karena ada krisis politik yang dapat mengganggu relasi pemerintah daerah dan pusat.
"Krisis berpotensi menganggu dinamika relasi pusat-daerah, khususnya bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan kuat fiskal terhadap pemerintah pusat (rasio ketergantungan keuangan). Bagaimanapun ada variabel politik yang berpengaruh kuat terhadap distribusi program pemerintah pusat di daerah," jelas Wahid.
Menurutnya saat ini perlu ada figur yang bisa mengantisipasi daya rusak dari krisis politik yang terjadi. Hubungan Prabowo dan Megawati menjadikan harapan untuk bisa mengakhiri krisis.
"Diperlukan figur yang mampu menjembatani dan mengurangi daya rusak krisis politik ini. Jika tidak segera dimitigasi berpotensi mengakibatkan disharmoni dalam penyelenggaraan pemda. Hubungan yang baik antara Bu Mega dan Presiden Prabowo menjadi salah satu variabel harapan berakhirnya krisis ini," tutup Pengajar Departemen Politik Pemerintahan FISIP Undip itu.
(alg/aku)
