Massa demo 'Indonesia Gelap' dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya menduduki Gedung DPRD Solo di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.
Di halaman DPRD Solo, mahasiswa berorasi dan meminta bertemu dengan Ketua DPRD Solo. Sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan saat sejumlah mahasiswa menaiki tangga Ruang Paripurna DPRD Solo. Ketegangan itu bisa segera diredam.
Demo mahasiswa yang dimulai sekira pukul 14.30 WIB itu akhirnya selesai sekira pukul 18.00 WIB. Demo itu diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap yang kemudian ditandatangani oleh anggota DPRD Solo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator aksi Syaifullah mengatakan, aksi diawali dengan jalan mundur, simbol bahwa Indonesia mengalami kemunduran.
"Aksi hari ini sebagai salah satu bentuk bahwa Solo Raya tidak akan diam jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Kita akan terus melawan, kita akan terus bergerak jika ada aparat sudah seenaknya membuat peraturan yang menyeleweng dari kebenaran," kata Syaifullah kepada awak media, di Kantor DPRD Solo, Rabu (19/2/2025).
![]() |
Dalam aksi itu, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan 'INDONESIA GELAP'. Seperti diketahui, tagar #IndonesiaGelap kini tengah ramai di media sosial hingga direspons oleh Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sekarang teman-teman bisa melihat bersama, bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Jika Pak Luhut mengatakan Indonesia bukan Indonesia yang gelap, lantas apa yang gelap. Generasi bangsa ini mau dibawa ke mana kalau kondisi bangsa terus seperti ini," ujar Syaifullah.
Menurut Syaifullah, kebijakan pemerintah saat ini masih terpengaruh oleh pemerintah sebelumnya.
"Pemerintah saat ini belum berdiri sendiri, masih terpengaruhi dan masih terus melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat," ucap dia.
"Selama tuntutan kita tidak tercapai, kita siap aksi datang dengan penuntutan kedua kalinya dengan massa yang lebih banyak," sambung Syaifullah.
Tuntutan demo 'Indonesia Gelap' di Solo antara lain minta pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memotong anggaran dari sektor-sektor penting bagi rakyat, evaluasi total program makan bergizi gratis, minta pengesahan RUU Masyarakat Adat disahkan, minta Perppu Perampasan Aset, hingga realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
Baca juga: Wali Kota Semarang Mbak Ita Ditahan KPK |
(dil/apl)