Demo di Depan DPRD Solo, Mahasiswa Blokade Jalan dan Bakar Ban

Solo -

Mahasiswa Solo Raya berdemo di depan Kantor DPRD Solo, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Selain berorasi, mereka juga menutup jalan dan membakar ban.

Pantauan detikJateng di lokasi, mahasiswa tiba di lokasi sekira pukul 14.30 WIB. Aksi mereka dikawal ketat petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.

Sejumlah spanduk dibentangkan seperti 'OKE GAS X ANTRI GAS✓', '#TOLAK MBG #TOLAK EFISIENSI', 'TOLAK RUU TNI POLRI KEJAKSAAN', 'INDONESIA GELAP', 'ADILI JOKOWI', dan lain sebagainya. Sejumlah isu disampaikan orator, dari masalah efisiensi anggaran, makan bergizi gratis, soal masa depan Indonesia emas, isu pendidikan, hingga ajakan melawan oligarki.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekira pukul 15.45 WIB, massa mulai memblokade jalan Adi Sucipto. Jalur dari arah timur maupun arah barat terpaksa harus dialihkan karena ditutup massa di depan kantor DPRD Solo.

Aksi demo mahasiswa di depan Kantor DPRD Solo, Rabu (19/2/2025). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng

Arus kendaraan dari timur ke barat dialihkan di simpang Fajar Indah atau gang Sawo Raya, sementara kendaraan dari barat ke timur dialihkan dari simpang Tugu Makuto.

Usai berorasi di jalan Adi Sucipto, massa kemudian membakar ban bekas sambil meneriakkan 'revolusi'.

Salah satu peserta aksi, Okta, mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam aksi ini. Di antaranya mengenai efisiensi anggaran hingga soal makan bergizi gratis.

"Efisiensi anggaran yang benar-benar merugikan rakyat, tidak ada yang menyejahterakan rakyat, semuanya merugikan rakyat," kata Okta kepada awak media, Rabu (29/2/2025).

"Makan bergizi gratis kebanyakan diprotes. Adik kita dapat makan, tapi kita sama keluarga kita jadi tidak makan. Mereka merugikan, susah cari uang, cari gas, semuanya jadi susah karena kebijakan seperti itu," ucapnya.

Mahasiswa juga menyoroti aturan hutan adat hingga soal penggudulan hutan.

"Banyak temanku di Papua dan Kalimantan yang mengeluhkan hutan kita digunduli untuk hal ini itu, mereka juga menanyakan keadilan untuk masyarakat adat mereka," jelasnya.

Okta menambahkan, mahasiswa ingin pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat.