.webp)
Sejumlah guru honorer di Pati wadul alias mengadu ke DPRD. Mereka mempertanyakan soal adanya dugaan data siluman pada data pokok pendidikan atau Dapodik, juga soal kejelasan setelah tidak diterima mendaftar pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak (PPPK).
Pantauan detikJateng di lokasi, puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kabupaten ini tiba di gedung DPRD Pati sekira pukul 09.00 WIB. Mereka disambut Anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Pati.
Ketua Forum Guru Honorer Pati, Anggita Egi Ayu Hapsari mengatakan kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib guru honorer yang tidak lulus mendaftar PPPK. Selain itu adanya dugaan data siluman pada Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mempertanyakan kejelasan hasil pendaftaran PPPK kemarin, soal Dapodik, karena banyak sekali guru-guru honorer yang belum bisa masuk Dapodik dan belum bisa mendaftarkan formasi masing-masing," jelas Anggita asal Tambakromo kepada wartawan di ruang paripurna DPRD Pati, Kamis (6/2/2025).
Menurut Anggita, ada ribuan guru honorer yang belum masuk ke Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati. Dia mencatat ada 500 guru honorer setiap kecamatan.
Dia bilang, berdasarkan ketentuan, Dapodik telah ditutup pada 2022. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati tidak lagi menerima data kependidikan guru baru.
Akan tetapi, menurut Anggita masih ada guru honorer yang bisa masuk dalam Dapodik dan bisa mendaftarkan diri sebagai PPPK dan formasi lain.
"Data siluman di kecamatan memang ada beberapa, terus di kecamatan lain juga ada seperti Gembong ada beberapa data siluman dari Batangan Pati," jelas Anggita.
Anggita mengatakan, ada orang yang baru saja lulus kuliah, setelah itu sepekan mengajar di sekolah sudah terdaftar pada Dapodik. Sesuai ketentuannya, ujar dia, guru honorer yang masuk di Dapodik minimal telah mengajar dua tahun.
"Ada yang lulus baru lulus kuliah sudah masuk ke Dapodik, ada yang sudah lama tapi bisa masuk ke Dapodik. Ada empat atau lima orang untuk contoh. Padahal Dapodik sudah ditutup sejak Desember 2022," jelasnya.
"Sedangkan saya sendiri sudah mengabdi lama tapi belum masuk ke Dapodik. Ketentuannya minimal sudah mengajar di sekolah dua tahun. Terus ada SK dari Dinas Pendidikan yang lama," Anggita melanjutkan.
Anggita menambahkan, sempat ada oknum yang mengaku bisa memasukkan guru honorer ke Dapodik dengan imbalan.
"Saya pernah mencari tahu informasi orang dalam lah, terus dimintai Rp 3 jutaan saya nego, misalnya saya bayar Rp 1 juta bagaimana, ada lah orang dalam, itu tidak bisa dinego," jelasnya.
"Tapi juga ada yang sudah masuk, tapi sampai sekarang belum masuk ke Dapodik," dia melanjutkan.
Oleh karena itu dia meminta DPRD Pati untuk memberikan solusi kepada guru honorer ini.
"Semoga Dapodik juga dibuka lagi dan teman-teman yang mengajar lebih dari dua tahun bisa masuk pada Dapodik dan hasil PPPK soal penggajian dan formasinya, penempatan dan lainnya sesuai dengan lulusan masing-masing," harap dia.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Bandang Teguh Waluyo, mengatakan terkait dengan persoalan Dapodik akan diselesaikan dengan dinas terkait secara langsung. Dia menyebut Dapodik yang sudah ditutup tahun 2022 ternyata setelah itu masih ada yang bisa masuk.
"Nah ini akan lakukan lebih dalam dengan Disdik, siapa oknum, siapa yang main, siapa orangnya, karena Dapodik sudah ditutup sejak 2022," jelasnya.
"Kami akan menelusuri langsung kami akan cek langsung siapa yang bermain di dunia ini, karena ini sudah tidak benar,"imbuh Bandang.
Sementara itu Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, mengatakan akan mengecek informasi tersebut. Dia akan mengklarifikasi kembali terkait dengan data siluman pada Dapodik ini.
"Data yang kami terima hanya angka-angka tidak ada by name dan by address kapan masuknya, kalau diizinkan, informasi dari lapangan akan kami cek akan kami klarifikasi," jelasnya.
"Yang input siapa, yang input memerintahkan siapa, itu bisa dicek," ungkap dia.
(apl/dil)
