.webp)
Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali disebut saat penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto oleh KPK. PDIP menyebut penggeledahan itu sebagai pengalihan isu dari rilis lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tentang Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa kabar tersebut sudah diklarifikasi oleh OCCRP. Sehingga pernyataan tersebut hanyalah isu semata.
"Ya namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi, kan udah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP, klarifikasinya udah jelas," katanya ditemui di rumahnya, Kelurahan Sumber, Solo, Rabu (8/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penggeledahan rumah Hasto tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politisasi. Ia menyebut, penggeledahan merupakan bagian dari proses hukum yang ada.
"Ya ditanya di Jakarta, masa ditanyakan ke pensiunan. Nggak ada (politisasi). Itu proses hukum biasa saja, dah," terangnya.
Meski begitu, Jokowi mengakui memang dulu mempunyai kedekatan terutama dengan PDIP. Namun, kedekatan itu bukan penghalang untuk penyidik KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka.
"Ya memang dekat, kan saya dengan PDIP memang he-he-he. (Pengaruh dengan proses hukum kedekatan dengan PDIP?) Nggak ada, kita nggak pernah, ya urusan hukum ya biar proses hukum, ada di baik kepolisian, kejaksaan, baik di KPK, semuanya, apalagi di KPK," terangnya.
"(Tidak ada intervensi?) Ditanyakan saja, yang ditanyakan ke saya. Tanyakan saja ke sana," pungkasnya.
Sebelumnya, dilansir 20detik, juru bicara (Jubir) PDIP Guntur Romli merespons terkait penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat. Guntur menduga penggeledahan tersebut merupakan pengalihan isu dari rilis lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tentang Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
"Pembedahan rumah Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto di Bekasi oleh KPK merupakan pengalihan isu hari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia 2024. Kami juga mendapatkan informasi Jokowi sangat terganggu sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut," kata Guntur Romli.
(apl/aku)
