.webp)
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, angkat bicara soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia meminta agar semua pihak tak tergesa-gesa dalam menyikapi usulan tersebut.
Menurutnya, sistem pilkada apa pun yang akan digunakan jika aturan penegakannya lemah maka akan berakhir buruk.
"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024) dilansir detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Ganjar mengulas kembali sistem pemilihan lewat DPRD sempat diterapkan di Indonesia. Mantan Gubernur Jateng itu meminta semua pihak jangan terburu-buru menetapkan aturan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Ingat sebelum Pilkada langsung Indonesia pernah menggunakan sistem Pilkada via DPRD," ucap Ganjar.
"Ojo kesusu, ojo grusa-grusu," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Orang nomor satu di RI itu mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," terang Prabowo saat puncak HUT Golkar ke-60 di Sentul, Kamis (12/12)
Prabowo menilai perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia pun meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," tuturnya.
"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," lanjut Prabowo.
Untuk itu, Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," pungkasnya.
(apl/ams)
