.webp)
Para pedagang yang tergabung dalam Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB) yang belum memperoleh hak lapak di Museum dan Kampung Seni Borobudur hari ini mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Para pedagang SKMB itu berharap agar segera mendapatkan lapak dan bisa mengais rezeki di Museum dan Kampung Seni Borobudur di Kujon, Kecamatan Borobudur.
Surat tulisan tangan dari 200 pedagang SKMB itu dimasukkan ke dalam amplop cokelat lalu dikirimkan lewat Kantor Pos Borobudur. Selain itu, pedagang juga mengirim surat ke Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berkirim surat ke Presiden Jokowi, dari teman-teman pedagang yang belum mendapatkan haknya (lapak) di Kampung Seni Kujon. Selama ini tahapan-tahapan sudah kami lalui, belum ada perubahan," kata Ketua SKMB, M Zulianto kepada wartawan di Kantor Pos Borobudur, Sabtu (12/10/2024).
Zulianto bilang, surat itu bertujuan agar nasib para pedagang SKMB juga menjadi perhatian oleh Jokowi.
"Dari 324 (pedagang) kalau nggak semua dapat (lapak) kita sepakat tidak masuk semua (ke Kujon). Kalau cuma (dikasih) 190, teman-teman yang tidak mendapat kasihan juga," ujar dia.
"(Isi surat) Harapan teman-teman pedagang nantinya di Kujon mendapat kios juga tambah baik, penghasilannya meningkat," ujar dia.
Pendamping pedagang SKMB dari LBH Jogja, Royan Juliazka mengatakan amplop cokelat besar yang dikirim ke Jokowi itu berisi sekitar 200 lembar surat yang ditulis tangan oleh para pedagang yang sampai hari ini belum bisa berjualan di Kampung Seni Borobudur.
"Mereka (pedagang) mempunyai legalitas, surat terkait, dokumen yang dikeluarkan TWC (Taman Wisata Candi), tapi tidak bisa masuk (Kampung Seni Borobudur). Kita sudah melalui beberapa proses audiensi, pertemuan dengan Ombudsman, dengan TWC, tapi sampai hari ini belum ada titik temu," kata Royan.
"Pertemuan kemarin (dengan Ombudsman, TWC, dan pihak terkait) di Manohara itu (Rabu, 9/10), Ombudsman meminta TWC untuk tim segera menyelesaikan ini dan diberi waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan," sambung dia.
Royan mengatakan, surat tulisan tangan para pedagang juga dikirim ke Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves).
"Ketiga kementerian ini yang punya ruang kebijakan dalam Kampung Seni Borobudur. Kami berharap surat ini bisa memberi atensi lebih dan solusinya. Meskipun kita sadar betul bahwa ini ada transisi kekuasaan, Jokowi sudah mau selesai, menteri-menterinya akan diganti," kata Royan.
"Surat-surat ini juga sinyal dari pedagang kepada pemerintah pusat bahwa ada masalah di Borobudur yang menjelang akhir pemerintahan Jokowi belum selesai. Kita minta kalau Jokowi mau punya amal lah sebelum dia lengser minimal masalah ini bisa segera selesai. Karena kami dapat informasi beliau mau datang untuk meresmikan Kampung Seni Borobudur yang merupakan PSN (proyek strategis nasional)," imbuh dia.
Salah satu pedagang, Suhardi (47) berharap bisa segera mendapat lapak dan berjualan di Pasar Seni Borobudur.
"Kami SKMB dari awal pengen merdeka, tanpa di bawah tekanan manapun. Dalam arti merdeka bisa berjualan seperti dulu di Zona 2. Kami berharap dapat lapak yang bisa untuk
menggantungkan hidup, bukan asal dapat lapak yang cuman buat nongkrong," kata yang pedagang suvenir, itu.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ombudsman berharap sebelum 30 hari proses pemadanan data sudah selesai dan Ombudsman akan melakukan pemantauan. Langkah itu diambil usai pertemuan tertutup yang berlangsung di Ruang Rapat Hotel Manohara, Borobudur, Rabu (9/10) lalu. Pertemuan ini dihadiri Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, TWC, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Pemda, LBH Jogja dan perwakilan pedagang SKMB.
"Pertemuan hari ini ada progres. Dalam artian bahwa semua pihak berkomitmen untuk melakukan optimalisasi, optimalisasi dari Kampung Seni Borobudur. Dalam rangka itu, ada prinsip yang sangat penting yang sejalan dengan arahan dari pusat juga (Ombudsman RI) bahwa ada pedagang yang tertinggal maka ini dilakukan pemadanan data oleh TWC dan para pihak," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (9/10/2024).
Pemadanan data, kata Farida, merupakan tugas TWC. Namun demikian, pedagang juga memonitor.
Tanggapan TWC
Corporate Secretary Group Head TWC, Ryan Eka Permana Sakti saat diwawancarai mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berkomunikasi dengan siapa pun dan ini masih berproses.
"Kami tidak mau mendahului apa yang akan menjadi keputusan dan lain sebagainya. Tapi, yang jelas berkomunikasi. Ini (pertemuan) bagian dari proses," kata Sakti, Rabu (9/10) lalu.
"(Masih ada pertemuan lanjutan) Kalau memang diperlukan, ya tentu dipertimbangkan lah. Kalau memang perlu ada komunikasi lagi. Dari awal ini kan juga bukan sekali, dua kali. Jadi saya harap sih semuanya menyuport prosesnya, kita lihat nanti mana hasil terbaik," ujar Sakti.
Saat disinggung perihal nasib pedagang SKMB memperoleh lapak di Kujon, Sakti enggan untuk membahas secara detail. Pihaknya tidak mengetahui proses tersebut kapan diputuskan.
"Proses itu kita nggak bisa memaksakan kapan itu diputuskan. Yang jelas, kita butuh support dan bukan provokasi, bukan framing negatif, bukan statement-statement yang mengundang multitafsir. Jadi saya berharap teman-teman media bisa berimbang juga, jangan membuat kondisi yang harusnya kondusif menjadi tidak kondusif. Itu aspirasi saya sama teman-teman. Jadi, kita bisa terus-terusan coexist bareng-bareng. Saya tahu teman-teman perlu keterbukaan dan ini bagian dari itu," pungkasnya.
Simak Video "Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur"
[Gambas:Video 20detik]
(dil/dil)
