.webp)
Pemerintah Kabupaten memiliki program Sambang Warga yang rutin digelar di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Jadi inovasi pelayanan publik, program ini telah sukses mendekatkan pelayanan publik serta menyerap aspirasi masyarakat.
Sambang Warga menjadi salah satu wadah bagi Bupati Klaten Sri Mulyani mengecek kondisi setiap kecamatan di Kabupaten Klaten. Sri Mulyani akan mengecek UMKM, membagikan bantuan, menyerap aspirasi masyarakat lewat kepala desa, hingga mendekatkan layanan publik yang dimiliki Pemkab Klaten.
Sama seperti Sambang Warga hari ini, yang digelar di Desa Jombor, Kecamatan Ceper. Tampak layanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Klaten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengurusan izin UMKM lewat layanan Jemput Pelayanan Online Gratis (Jempol Manis) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Konseling dan pendaftaran pelayanan KB dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3AP2KB), hingga cek kesehatan dari RSUD Bagas Waras Klaten.
Tak sedikit masyarakat yang hadir juga memanfaatkan pelayanan publik berupa Bazaar Sembako yang diadakan Bulog bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Sri Mulyani mengatakan, selama Sambang Warga dilaksanakan, dinamika dan aspirasi yang didapatkan sangat beragam, sesuai kondisi dan potensi masing-masing desa.
"Dinamika 1 desa dengan yang lainnya pasti beda, karena sesuai dengan potensi masing-masing, dan lokasinya juga beda-beda. Tapi semuanya fine-fine aja," kata Sri Mulyani di Desa Jombor, Jumat (6/9/2024).
Ia mengatakan, Sambang Warga telah berjalan sebagai program yang bertujuan menghibur masyarakat, menyerap aspirasi kepala desa (kades), hingga mendekatkan layanan publik agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya tanpa perlu ke Pemkab Klaten.
"Intinya sambang warga ini adalah media kami untuk silaturahmi dan melihat secara langsung kondisi di wilayah desa. Selanjutnya juga media kami untuk berbagi tentu saja," terangnya.
Kebanyakan, kades yang wilayahnya dijadikan lokasi Sambang Warga meminta Bupati untuk membantu membangun gedung serbaguna. Permintaan itu pun nantinya akan ditampung oleh Badan Perencanaan Pembangunan RIset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Klaten.
"Memang pernah saya sampaikan kepada setiap kepala desa di periode pertama saya, agar pemerintah desa menyiapkan lahan, membangun gedung serbaguna untuk kegiatan kemasyarakatan," tuturnya.
"Biar masyarakat tidak jauh-jauh ke kota atau menyewa yang lebih mahal, kalau pemerintah desa punya, costnya lebih murah, bahkan ada yang gratis," imbuh dia.
Ia menuturkan, sebagian besar desa di Kabupaten Klaten pun sudah memiliki gedung serbaguna. Bahkan beberapa sudsh dibangun dengan megah dan fasilitas yang lengkap, sehingga memudahkan masyarakat yang memerlukan tempat untuk berkegiatan.
"Jadi manfaatnya besar sekali sehingga masyarakat sangat diringankan, dimudahkan untuk kegiatan-kegiatan event besar seperti mantu, resepsi, dan yang lain," jelasnya.
Sementara untuk pelayanan publik yang dibawa Pemkab Klaten, telah mampu membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang berlokasi jauh dari perkotaan untuk mengurus segala keperluan atau sekadar memanfaatkan pelayanan publik yang ada.
Salah satunya yakni pengurusan administrasi kependudukan dari Disdukcapil. Masyarakat bisa membuat Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), e-KTP, ataupun urusan lainnya.
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil, Ramadhan mengatakan, dalam sehari bisa ada sekitar 10 orang yang mendatangi pelayanan dari Disdukcapil Klaten untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Ke sini cuma butuh foto KTP, KK, dan handphone. Nanti mendaftar pakai email masing-masing," kata Ramadhan kepada detikJateng.
Ia mengatakan, pengadaan layanan Disdukcapil ini pun sekaligus menjadi upaya Pemkab Klaten untuk meningkatkan target IKD di Kabupaten Klaten. Lewat Sambang Warga, masyarakat bisa diedukasi untuk mulai membuat IKD.
(akd/akd)
