.webp)
Massa unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada di sekitar DPRD Jawa Tengah (Jateng) telah dibubarkan polisi. Saat ini polisi masih berada di kantor DPRD Jateng. Sisa-sisa aksi demo terlihat sudah mulai dibereskan.
Pantauan detikJateng pukul 16.00 WIB, terlihat sejumlah anggota polisi dan unit water cannon masih bersiaga di gerbang samping gedung DPRD Jateng yang sempat menjadi lokasi bentrok. Polisi juga masih berjaga di halaman depan kantor DPRD.
Pagar samping DPRD Jateng yang dijebol juga sudah dibereskan meski masih ada sisa potongan gerbang di sekitar lokasi. Bekas-bekas ban yang dibakar juga sudah disingkirkan dari sekitar gerbang itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, massa mahasiswa dari berbagai universitas itu berunjuk rasa di DPRD Jateng sejak siang tadi. Mereka awalnya berada di gerbang depan, lalu bergeser ke gerbang samping. Di sana mereka langsung merobohkan gerbang dan berorasi.
Kemudian terjadi aksi saling dorong, hingga akhirnya polisi mendorong massa ke batas gerbang sambil menyemprotkan air dari water cannon. Selain itu, polisi juga menembakkan gas air mata.
Massa sempat bubar, tetapi kembali lagi untuk berunjuk rasa sambil membakar ban. Polisi kembali membubarkan massa dengan mengerahkan pasukan pengurai massa yang bermotor sambil menembakkan gas air mata. Mendapatkan tindakan dari polisi, massa pun bubar.
"Tidak ada yang diamankan. Gerbang saja, pintu samping kantor DPRD dirobohkan dan dipatahkan. Tetap siagakan personel standby sampai aman situasi," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto di halaman DPRD Jateng, Kamis (22/8/2024) sore.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI tidak mengesahkan revisi UU Pilkada. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo tidak terlalu ikut campur dalam pemilihan umum.
"Jadi di sini poin tuntutan kami ya, kami mendesak DPR RI untuk membatalkan RUU Pilkada. Kedua, kami mendesak KPU jalankan amanah dari MK, bahwasanya terkait keputusan pilkada tentunya yang kemarin MK berupaya untuk menunjukkan marwahnya kembali tapi ini dicegahi. Dan juga kami menolak praktik nepotisme, praktik politik dinasti, yang mana ini banyak dilakukan oleh rezim saat ini," kata ketua BEM UNDIP, Farid Darmawan, Kamis (22/8).
(dil/apl)
