.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi untuk menghadapi bencana kekeringan di Jawa Tengah (Jateng). Dalam rapat itu, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Klaten sambat kepada BNPB karena bencana kekeringan yang berulang di wilayahnya.
"Kabupaten Klaten untuk siaga kemarau sudah tanggal 30 Mei sampai sekarang kami sudah dapat 240 dropping air dengan 1 tangkinya 5.000 meter kubik," kata Kalak BPBD Klaten Syahruna dalam rapat di Gedung Gradika, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (23/7/2024).
Tahun ini, BPBD Klaten menganggarkan sekitar Rp 200 juta untuk memberikan air bersih bagi warga yang kekeringan. Rp 200 juta itu diperkirakan akan mendapat 500 tangki air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun 2024 musim kemaraunya pendek sehingga anggaran kami di APBD kami menganggarkan 500 tangki dan sudah terserap 240 tangki," katanya.
Jumlah tersebut lebih kecil dibanding tahun sebelumnya di mana ada 940 tangki air yang dianggarkan di APBD. Menurutnya, warga yang membutuhkan air saat kekeringan di Klaten jauh lebih besar.
"Tahun 2023 kami melakukan dropping air dari APBD sebesar 940 tangki itu belum termasuk CSR barangkali kalau kami gabung dengan CSR 2.500-an," jelasnya.
Syahruna berharap ada investasi jangka panjang agar permasalahan kekeringan ini bisa diatasi. Kepada BNPB, dia meminta dibuatkan sumur di beberapa titik untuk bisa mengaliri kawasan yang kerap dilanda kekeringan.
"Kalau kita pikir, karena air menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat apa tidak sebaiknya BNPB memberi anggaran untuk membuatkan sumur biar permasalahan tiap tahun ini tidak terulang terus," ungkapnya.
Selain Klaten, BPBD Kabupaten Wonogiri juga mengajukan hal yang sama. Menyambut hal itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto meminta agar kedua kabupaten tersebut segera membuat ajuan untuk pembuatan sumur.
Bahkan, dia menyatakan akan menerjunkan tim ahli bila wilayah tersebut belum bisa menentukan titik di mana sumber air berasal.
"Itu segera dibuat alurnya (pengajuan) untuk buat sumur jangan sampai nggak jalan. Karena ini akuntabilitas keluar satu rupiah itu harus ada hitam di atas putih, ajukan SP karena sumur yang pernah mengajukan itu banjar negara contoh itu Banjarnegara itu bisa segera tergantung pengajuannya," ujarnya.
Dia mengungkap bahwa hingga saat ini sudah ada 30 kabupaten/kota di Jateng yang menetapkan status siaga bencana. Karena itu, dirinya turun langsung untuk melakukan rapat koordinasi dan juga memberikan bantuan.
"Per hari ini sudah ada 30 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang sudah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lain-lain. Karena itu BNPB datang memimpin rapat koordinasi dan tadi kita memberikan bantuan ke 30 kabupaten/kota baik peralatan penanggulangan bencana kekeringan maupun anggaran operasional," pungkasnya.
(cln/apl)
