Kades Ingin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dikelola BUMDes

Kades Ingin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dikelola BUMDes

Achmad Hussein Syauqi - detikJateng
Sabtu, 29 Jun 2024 21:35 WIB
Sarasehan dan kenduri pascarevisi UU Desa di Klaten, Sabtu (29/6/2024).
Sarasehan dan kenduri pascarevisi UU Desa di Klaten, Sabtu (29/6/2024). Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng
Klaten -

Sejumlah pendamping desa dan kepala desa (kades) dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menghadiri sarasehan dan kenduri pascarevisi UU Desa. Mereka berharap pengelolaan program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya diserahkan ke masyarakat desa.

"Membangun ekonomi kreatif desa itu sangat penting. Misalnya SD itu kan rata-rata di desa, nah kalau itu (makan gratis) bisa diselesaikan di tingkat desa melalui BUMDes, dikelola desa, dana tidak akan lari ke mana-mana," kata penasihat Jaringan Pemberdaya Nasional (JPNas), Aris TW kepada wartawan di sela sarasehan dan kenduri pascarevisi UU Desa di Klaten, Sabtu (29/6/2024).

Dijelaskan Aris, jika program itu diolah di desa dan ditangani desa harapannya ditanam sendiri, dimakan sendiri, dan ditangani sendiri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui BUMDes, menu dikelola desa sehingga dana tidak lari ke mana-mana. Bisa diolah di desa itu, kalau bisa di desa kenapa harus ke pihak lain, diolah sendiri dan dimakan sendiri," kata Aris.

Jika hal itu bisa dikembangkan secara baik, kata Aris, ekonomi kreatif desa bisa lebih baik disertai pendampingan. Bahkan selanjutnya bisa kerja sama lintas BUMDes.

ADVERTISEMENT

"Bisa berkembang menjadi kerja sama lintas BUMDes. Kita belum tahu nanti dengan Dana Desa atau apa tapi kita mendorong Dana Desa ditambah," imbuh Aris.

Sementara itu, Kades Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten, Ery Karyanto menyatakan revisi UU Desa itu mestinya mengembalikan roh kewenangan desa dalam hal pengelolaan Dana Desa. Program makan gratis Prabowo juga mestinya dikelola BUMDes.

"Idealnya masuk DAK desa dan yang mengelola BUMDes desa sehingga semua hidup. Jika dikelola masyarakat melalui BUMDes maka BUMDes bisa memberdayakan masyarakat desa," katanya kepada detikJateng.

Namun sampai saat ini, ungkap Ery, belum keluar peraturan program itu meskipun tahun depan diberlakukan. Pemdes berharap program itu dikelola desa.

"Kami berharap seperti itu (dikelola masyarakat melalui BUMDes). Jadi yang punya lele, punya sayur bisa berdaya," imbuhnya.

Sarasehan dan kenduri itu awalnya direncanakan dihadiri langsung oleh Budiman Sudjatmiko dan Prof Gunawan Sumodiningrat. Namun keduanya tidak hadir, hanya lewat zoom.




(rih/rih)


Hide Ads