.webp)
Ratusan orang tua dari keluarga tidak mampu di Klaten menyerbu kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DisosP3APPKB) Pemkab Klaten. Mereka rela antre untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mereka mencari surat keterangan tidak mampu itu untuk keperluan mendaftarkan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah SMP, SMA, dan SMK negeri.
Kepala DisosP3APPKB Pemkab Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menyatakan pekan lalu jumlah warga yang datang hanya sekitar 200-250 pemohon. Sedangkan pekan ini jumlahnya meningkat drastis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak Senin (10/6) sampai hari ini kenaikan sangat signifikan, bahkan kemarin mencapai 800, yang 400 kita lembur sampai malam. Dengan kondisi seperti ini kami mengantisipasi dengan menambah jumlah tenaga," papar Puspo di kantornya, Selasa (11/6/2024).
Untuk meminimalisir terjadinya penumpukan antrean, terang Puspo, para pendamping PKH dan TKSK dikerahkan untuk membantu. Biasanya tiga orang kini menjadi sekitar 10 orang.
"Dengan adanya penerimaan siswa baru terjadi peningkatan luar biasa. Jadi kita tambah tenaga tujuh orang sehingga sekarang menjadi 10 orang," kata Puspo.
Warga Rela Antre Berjam-jam
Suroto warga Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, mengaku antre berjam-jam untuk bisa memperoleh surat keterangan itu.
"Saya datang jam 09.00 WIB sampai jam segini baru selesai. Ya antre dua jam lebih," katanya saat ditemui di tengah antrean.
Dijelaskan Suroto, antrean menumpuk karena kebanyakan warga baru mencari surat setelah PPDB dibuka. Mestinya hal itu sudah diantisipasi Pemkab Klaten sehingga tidak perlu antre.
"Kebiasaan masyarakat kan dekat hari baru cari, kami yang dari jauh ini repot. Ke depan mestinya diantisipasi karena tiap tahun juga begitu," kata Suroto yang ingin mendaftarkan anaknya di SMK Rota.
Harwati, warga lainnya mengatakan surat DTKS dibutuhkan untuk anaknya masuk SMKN melalui jalur afirmasi. Sebelum ke dinas, warga mencari pengantar ke desa.
"Cari pengantar dari desa, bawa KK ke Dinas untuk surat DTKS karena anak saya peserta KIP. Ya antre tidak masalah asal dapat," ungkap Harwati kepada detikJateng.
Tidak hanya Suroto dan Harwati, dari pantauan detikJateng, ratusan warga terpantau antre sejak pukul 07.00 WIB. Warga yang tidak kebagian kursi tunggu bahkan duduk di lantai.
(ahr/ams)
