.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Klaten Yoga ajak para Aparatur Sipil Negara maknai filosofi otonomi daerah.
Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB di halaman Pendapa Pemkab Klaten. Tampak hadir Forkopimda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Klaten.
Yoga hadir memimpin upacara pag itu. Dalam amanat upacaranya ia mengatakan, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 bertemakan 'Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat' ini merupakan momentumuntuk memaknai kembali filosofi dan tujuan otonomi daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia," kata Yoga di halaman Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (25/4/2024).
Berprinsip dari pasal 18 UUD 1945, otonomi daerah dirancang dengan tujuan berupa kesejahteraan dan demokrasi. Tujuan kesejahteraan desentralisasi seperti pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis lewat inovasi kebijakan pemerintahan. Sementara tujuan demokrasi kebijakan desentralisasi bertujuan mempercepat terwujudnya masyarakat madani.
"Tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan memengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya," tuturnya.
Yoga menuturkan, usai 28 tahun berlalu, otonomi daerah juga telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskalnya.
Peningkatan tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program terkait kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat sekaligus meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas, serta akses infrastruktur yang baik.
Ia juga menyarankan kepada daerah dengan PAD dan kemampuan fiskal yang baik tapi IPM rendah, angka kemiskinan tinggi, dan infrastruktur belum baik dapat mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tepat sasaran, efektif, dan efisien.
"Saya juga mendukung daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberjkan nilai tambah, serta peningkatan bagi PAD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada, serta tidak memberatkan rakyat," tuturnya.
(ega/ega)
