.webp)
Perhatian Pemkab Kebumen terhadap dunia pendidikan sangat tinggi karena 40 persen anggaran APBD dialokasikan untuk pendidikan. Dari APBD yang mencapai Rp 3 triliun lebih, sebagian besar digunakan untuk gaji guru.
Sebanyak 101 PNS guru baru di Pemerintah Kabupaten Kebumen dilantik sebagai pejabat fungsional guru. Mereka dilantik oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Moh Amirudin di Pendopo Kabumian, Senin (18/3/2024).
Para guru yang dilantik dalam jabatan fungsional ini sebagian adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik (Serdik), yakni yang sudah memenuhi standar kompetensi profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka yang sudah mendapat Serdik, maka setelah dilantik oleh Bupati melalui kami maka berhak mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara yang belum Serdik biar tambah semangat lagi bekerja karena sudah menjadi pejabat fungsional," kata Amir.
Pejabat fungsional guru yang dilantik tersebut berasal dari guru SD dan SMP. Sedangkan untuk guru PPPK masih diatur lebih lanjut apakah bisa menduduki jabatan fungsional atau tidak, karena statusnya sama sebagai ASN.
Di tempat yang sama, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyampaikan selamat kepada guru yang dilantik dalam jabatan fungsional. Menurutnya, yang terpenting pada pelantikan ini adalah bisa memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan para guru.
"Dengan kesejahteraan yang meningkat, kita harap kualitas pendidikan kita semakin baik. SDM kita semakin berkualitas. Guru punya banyak inovasi untuk mendidik murid-muridnya," ucap Arif Sugiyanto.
Arif menambahkan, perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan sangat tinggi. Ini terbukti 40 persen anggaran APBD dialokasikan untuk pendidikan. Dari APBD yang mencapai Rp 3 triliun lebih, sebagian besar digunakan untuk gaji guru.
"Ibarat kita dikasih hidangan satu piring, itu hampir setengahnya diambil untuk pendidikan, 40 persen" imbuhnya.
Hal itu berbeda jauh dengan anggaran infrastruktur yang hanya sekian persen. Maka sangat wajar ketika ada masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Menurutnya, hampir semua kabupaten itu mengalami banyak jalan rusak, tidak hanya Kebumen.
"APBD kita itu mayoritas masih disokong oleh Pusat. Ketika itu dari pusat maka anggaran itu sudah ada plotnya masing-masing, untuk pendidikan sekian, infrastruktur sekian. Daerah lain juga seperti itu, masih disokong oleh Pemerintah Pusat," terangnya.
Untuk itu, sebagai bagian dari pemerintah, pihaknya meminta kepada para guru untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat bila ada yang menanyakan mengenai kondisi infrastruktur jalan di Kebumen. Bupati menegaskan pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap.
(anl/ega)
