Massa yang mengatasnamakan Aliansi Warga Solo Raya mendorong hak angket berorasi di depan gedung DPRD Solo. Massa aksi ini ditemui Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo yang turut membacakan tuntutan massa dari mobil komando.
Pantauan detikJateng di lokasi, tampak Budi Prasetyo, didampingi Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno, Ketua Komisi 1 DPRD Solo Suharsono, serta anggota Fraksi PKS DPRD Solo Sugeng Riyanto, menemui demonstran di depan gedung DPRD Solo. Mereka bahkan ikut menaiki mobil komando atau orasi.
Saat menaiki mobil komando itu, Budi membacakan penyataan sikap massa aksi. Ada tiga poin inti dalam pernyataan sikap massa yang dibacakan Budi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu, tolak kebrutalan dan kebiadaban Pemilu 2024. Dua, dukung hak angket DPR RI untuk membongkar praktik kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistemik, dan masif. Tiga, Jokowi segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI," kata Budi saat membacakan pernyataan sikap massa aksi di kantornya, Jumat (15/3/2024).
Saat ditemui, Budi menuturkan aspirasi dari massa itu telah diterima.
"Aspirasi mereka kaitannya yang pertama dukungan kita untuk hak angket. Yang kedua kaitannya menolak pemilu curang. Ada surat titipan untuk DPR RI dan MPR, nanti akan kami sampaikan," ucap Budi saat ditemui detikJateng.
Terpisah, Ketua koordinator aksi, Abi Ibrahim Hasmi mengatakan aksi diawali dengan long march dari perempatan Fajar Indah menuju Kantor DPRD Solo. Mereka kemudian memulai aksi, dengan melakukan orasi.
![]() |
Massa aksi juga membawa dan membakar benda menyerupai keranda yang bertempel poster Presiden Joko Widodo. Sementara massa perempuan, memukul alat-alat dapur seperti panci.
"(Keranda) Artinya kematian demokrasi. Bahwa demokrasi di negara kita sudah hilang, sudah hancur, sudah habis" kata Abi.
Demo itu diikuti puluhan orang. Abi menambahkan peserta aksi ini dari berbagai elemen masyarakat baik perwakilan buruh, mahasiswa, pendukung Paslon 01 dan 03.
Perwakilan massa juga sempat dipersilakan melakukan audiensi di salah satu ruangan di DPRD Solo. Selain mendorong hak angket, massa juga menyuarakan soal kecurangan Pemilu dan menurunnya demokrasi.
"Tuntutan yang pasti tentang kecurangan Pemilu, karena Pemilu sudah nggak karuan. Dan penegakan Demokrasi, seperti yang kita lihat sekarang demokrasi sudah diinjak-injak nggak karuan, demokrasi sudah menurun," jelasnya.
Abi juga menyoroti terkait adanya dugaan kecurangan termasuk saat majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.
"Kita bisa lihat tentang kenaikan Gibran dan segala macam. Semua bisa diatur oleh mereka, jadi hukum adalah milik mereka bukan milik rakyat lagi," pungkasnya.
(ams/apl)