.webp)
Masa jabatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa genap tiga tahun pada 2024. Selama tiga tahun menjabat ini, kepemimpinan Gibran dan Teguh masih mendapat catatan.
Catatan itu datang dari PKS dan PDIP. Keduanya menyoroti soal pembangunan di Kota Solo yang secara masif namun bersumber dari APBN.
Ketua DPD PKS Solo, Daryono memberikan catatan terhadap pemerintahan Gibran selama tiga tahun ini. Dirinya menyoroti Gibran terutama pasca pencalonan sebagai wakil presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau catatan saya pasca pencalonan sebagai wakil presiden itu, kemudian banyak hal-hal urusan kota Solo terlantar terbengkalai. (Misalnya) Kebutuhan tanda tangan wali kota, karena beliau banyak keluar Solo, akhirnya tertunda karena beliau nggak sempat menangani itu, perizinan," katanya, Rabu (28/2/2024).
Selama tiga tahun itu, yang paling menonjol yakni proyek pembangunan di Kota Solo yang dibiayai oleh anggaran negara dan CSR. Apalagi kata dia, anggaran tersebut cepat turun karena status Gibran sebagai anak presiden.
"Yang menonjol proyek mercusuarnya saja. Itu sebenarnya bukan kerjanya Kota Solo, misalnya proyek Joglo, itu apa pekerjaan Solo? Kan bukan. Itu proyek pusat (Pakai APBN) iya," bebernya.
"Saya memandangnya Solo itu, karena ada Mas Gibran sebagai wali kota, beliau anak presiden maka dari pusat banyak turun, dana-dana proyek Kota Solo. Sebenarnya baik-baik saja untuk Kota Solo bagus, kita harus mengapresiasi itu juga, cuma saya menyayangkan proyek berjalan kurang baik dalam konteks perencanaan," lanjutnya.
Menurutnya, proyek yang dikerjakan secara bersamaan mengakibatkan kemacetan di mana-mana. Selain itu, efek samping dari proyek tersebut tidak diselesaikan secara keseluruhan.
"Di Solo ada kasusnya efek, dari pembangunan Masjid Zayed yang jadi destinasi wisata, sampai sekarang belum ada solusi untuk kemacetan di Zayed itu. Dan tidak ada sebuah solusi yang diambil dalam konteks kebijakan kota Solo dalam mengelola proyek tersebut agar jadi destinasi wisata yang baik dan tidak ada efek samping kemacetan, saya menyayangkan, karena apa? Proyek itu berjalan kalau logika proyek, proyek selesai," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Solo dari Fraksi PDIP, Suharsono mengatakan pembangunan di Kota Solo yang secara masif itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan CSR.
"Ya, kalau saya nggak optimal pemerintahan pembangunan, pelayanan publik. Kenapa? Pertama pembangunan yang alokasi Dana CSR, pemerintah pusat, CSR seperti Elevated rail, Masjid Zayed, banyak yang dari CSR atau APBN," ucapnya.
Apalagi dirinya melihat selama tiga tahun tidak ada 'wah' di kota Solo. Menurutnya, selama tiga tahun ini belum ada yang spektakuler.
"Secara global saya tidak melihat sesuatu yang wah di Solo. Tiga tahun kepemimpinan wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih belum ada yang spektakuler, terlepas adanya beberapa penghargaan tapi saya melihat melanjutkan yang kemarin," tutur Harsono.
Dirinya juga menyoroti 17 titik prioritas yang selama ini digadang-gadang oleh Gibran. Karena pada pembangunannya proyek tersebut bersumber dari APBN, hibah dan CSR.
Selain itu, ia juga menyoroti soal pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo yang tidak tercapai Tahun 2023.
"Di mana target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo 2023 senilai Rp 782,497 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 632,050 miliar. Selisih antara target dan realisasi PAD 2023 lebih kurang Rp 150,4 miliar. Kemudian refocusing beberapa kali dilakukan," jelasnya.
(apu/cln)
