.webp)
Pemerintah Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, melapor ke Polres Klaten terkait perusakan portal oleh orang tidak dikenal (OTK) di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul tersebut. Bupati Klaten Sri Mulyani pun menyatakan akan mengerahkan aparat demi membantu warga yang terdampak.
Alasan Pemasangan Portal
Kades Ngandong, Kunto Widyatmoko mengatakan peristiwa perusakan portal itu terjadi pada November 2023. "Itu portal desa. Diportal karena dump truk tambang seenaknya sendiri keluar masuk," kata Kunto kepada detikJateng, Jumat (9/2/2024).
Selain untuk membatasi lalu lintas dump truck, portal itu dipasang juga karena belum ada pembayaran kompensasi kepada warga usai demo tahun lalu. Menurut Kunto, pihak tambang sudah diundang ke balai desa untuk musyawarah, tapi mereka hanya mengirimkan utusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bawa kompensasi tapi cuma satu bulan dan ditolak warga karena tidak sesuai," ujar Kunto.
Kunto menjelaskan, pemasangan portal itu inisiatif pemerintah desa. Tapi portal itu dirusak pada Senin (13/11/2023) sekitar pukul 09.00 WIB. Portal itu dirusak oleh orang-orang kemudian dibawa truk. "Dari puluhan orang itu dikenali satu orang," imbuh Kunto.
Portal Dirusak Sekitar 30 Orang
Dalam surat laporan bernomor 923/ XI/2023/ Reskrim yang dilihat detikJateng disebutkan perusakan portal desa itu dilakukan sekitar 30 orang. Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Klaten Iptu Umar Mustofa membenarkan ada laporan perusakan tersebut.
"Ya betul, ini masih lidik. Sudah ada beberapa yang diklarifikasi," kata Umar saat diminta konfirmasi detikJateng, Jumat (9/2) lalu.
Dari catatan detikJateng, warga desa perbatasan beberapa kali protes karena jalan dan fasilitas rusak dilalui truk angkutan tanah uruk proyek tol Jogja-Solo. Terakhir tanggal 2 Februari 2024 warga kembali demo dan memasang portal cor di Desa Ngandong.
Bupati Klaten Akan Kerahkan Aparat
Menanggapi adanya perusakan portal di Desa Ngandong, desa perbatasan Klaten-Gunungkidul, Bupati Klaten Sri Mulyani menyebut akan mengerahkan aparat demi membantu para warga yang terdampak.
"Saya sangat kecewa sekali, kenapa penambang atau swasta ini nekat banget. Izin, mereka tidak memiliki izin yang sah. Mereka itu masih ilegal dan mereka kenapa tidak beretika begini, kan itu melintasi wilayah yang lainnya," kata Sri Mulyani kepada awak media di Gedung B Setda Kabupaten Klaten, Senin (12/2/2024).
"Warga setempat itu menolak (aktivitas pertambangan) karena mereka tidak membayar komitmen-komitmen, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat," sambung Sri Mulyani saat itu.
Kesepakatan Sebelum Kompensasi Lunas
Sri Mulyani menjelaskan, portal yang dulunya dipasang warga untuk membatasi lalu lintas dump truck penambang yang keluar masuk itu kini kembali dibongkar. Padahal sebelumnya ada kesepakatan bahwa tidak akan ada aktivitas dari penambang sebelum kompensasi lunas dibayarkan kepada warga.
"Ada kesepakatan dari warga, didampingi para aparat yang berwenang, bahwa tidak akan melakukan kegiatan apabila belum membayar atau melaksanakan komitmen-komitmen. Tapi hari ini, laporan tadi, ini (penambang) melakukan kegiatan lagi," ungkapnya.
"Bu Camat tak suruh balik kanan, saya telepon Kapolres dan jajaran, bahwa kami akan mem-backup secara hukum. Nanti minta tolong kejaksaan dan kepolisian untuk tentunya membantu di sisi hukumnya, karena mereka (penambang) katanya pakai jalur hukum. Jalur hukum bagaimana, wong mereka tambangnya ilegal kok pakai jalur hukum," sambungnya.
Sri Mulyani menegaskan, demi membantu warga yang terdampak aktivitas pertambangan tersebut, pihaknya akan mengerahkan para aparat.
"Makanya saya pun juga akan mengerahkan aparat saya untuk membantu masyarakat di sana. Dan sekali lagi saya kecewa, dan mendukung masyarakat yang beraksi keras, karena mereka memang kerjasamanya tidak dipenuhi," tegasnya.
"Kegiatan apapun itu tidak boleh mengatasnamakan itu untuk kepentingan tol. Jangan menghalalkan semua cara untuk kepentingan itu, karena kepentingan rakyat yang utama," pungkas Sri Mulyani.
Mediasi 2 Pemkab dan Warga
Mediasi antara pelaku tambang dan warga beberapa desa dipimpin Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, Jumat (16/2) siang, di ruang kerja Camat Gantiwarno.
Dari Pemkab Klaten hadir Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Joko Purwanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Much Nasir, Bagian Hukum Setda, Polres Klaten, Polres Gunungkidul, dinas terkait, inspektur tambang, kecamatan dua kabupaten, pemerintah desa, pihak tol dan tiga pihak tambang.
Pertemuan itu membahas aktivitas tambang, kompensasi ke warga, sampai perusakan portal Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno yang sempat terjadi berulang kali.
Puluhan warga menunggu proses mediasi di luar ruangan. Juga ada belasan pria berbadan kekar di lokasi. Sedangkan polisi dan TNI berjaga di luar gedung pertemuan. Pertemuan berlangsung lancar, tidak ada insiden apapun.
"Mohon izin setelah ini tidak ada keterlibatan orang-orang yang berkepentingan. Semua harus dengan musyawarah," kata Sekda Klaten Jajang Prihono saat itu, Jumat (16/2/2024).
(dil/dil)
