Portal di Perbatasan Klaten-Gunungkidul Dirusak, Bupati Kerahkan Aparat

Menanggapi adanya perusakan portal di Desa Ngandong, desa perbatasan Klaten-Gunungkidul, Bupati Klaten Sri Mulyani menyebut akan mengerahkan aparat demi membantu para warga yang terdampak.

Sri Mulyani mengaku sangat kecewa lantaran penambang masih nekat berkegiatan. Ia menyebut para penambang bahkan belum memiliki izin dan belum melakukan pembayaran kompensasi kepada masyarakat setempat.

"Saya sangat kecewa sekali, kenapa penambang atau swasta ini nekat banget. Izin, mereka tidak memiliki izin yang sah. Mereka itu masih ilegal dan mereka kenapa tidak beretika begini, kan itu melintasi wilayah yang lainnya," kata Sri Mulyani kepada awak media di Gedung B Setda Kabupaten Klaten, Senin (12/2/2024).

Menurut keterangannya, warga setempat bahkan sempat menolak aktivitas pertambangan. Pasalnya, kompensasi yang menjadi kewajiban dari pihak penambang belum dituntaskan.

"Warga setempat itu menolak karena mereka tidak membayar komitmen-komitmen, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat," ungkapnya.

Ia menerangkan portal yang dulunya dipasang warga untuk membatasi lalu lintas dump truck penambang yang keluar masuk kini kembali dibongkar. Padahal sebelumnya ada kesepakatan bahwa tidak akan ada aktivitas dari penambang sebelum kompensasi lunas dibayarkan kepada warga.

"Ada kesepakatan dari warga, didampingi para aparat yang berwenang, bahwa tidak akan melakukan kegiatan apabila belum membayar atau melaksanakan komitmen-komitmen. Tapi hari ini, laporan tadi, ini (penambang) melakukan kegiatan lagi," ungkapnya.

"Bu Camat tak suruh balik kanan, saya telepon Kapolres dan jajaran, bahwa kami akan mem-backup secara hukum. Nanti minta tolong kejaksaan dan kepolisian untuk tentunya membantu di sisi hukumnya, karena mereka (penambang) katanya pakai jalur hukum. Jalur hukum bagaimana, wong mereka tambangnya ilegal kok pakai jalur hukum," sambungnya.

Selain itu, Sri Mulyani pun menegaskan, demi membantu para warga yang terdampak dengan adanya aktivitas pertambangan tersebut, pihaknya akan mengerahkan para aparat untuk membantu masyarakat setempat.

"Makanya saya pun juga akan mengerahkan aparat saya untuk membantu masyarakat di sana. Dan sekali lagi saya kecewa, dan mendukung masyarakat yang beraksi keras, karena mereka memang kerjasamanya tidak dipenuhi," tegasnya.

"Kegiatan apapun itu tidak boleh mengatasnamakan itu untuk kepentingan tol. Jangan menghalalkan semua cara untuk kepentingan itu, karena kepentingan rakyat yang utama," pungkas dia.

Dari catatan detikJateng, portal cor di Desa Ngandong telah dipasang sejak tanggal 2 Februari 2024 oleh warga saat demo untuk menuntut hak warga terkait dampak aktivitas pertambangan tanah uruk tol. Portal dipasang untuk mencegah adanya aktivitas pertambangan, lantaran pihak penambang dinilai belum menuntaskan kewajiban kepada warga setempat yang terdampak adanya aktivitas pertambangan.

"Pada hari ini juga akses jalan desa kami tutup untuk pertambangan. Dan akan kami izinkan dan akan kami buka kembali setelah semua kewajiban dituntaskan," kata tokoh masyarakat Desa Ngandong, Madyo saat berorasi, Jumat (2/2/2024).