.webp)
Persoalan yang muncul di perbatasan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Gunungkidul, DIY terkait aktivitas tambang untuk uruk tol Jogja-Solo berbuntut panjang. Mediasi antara pelaku tambang dan warga beberapa desa dipimpin langsung Sekda Kabupaten Klaten.
Mediasi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu dilakukan di ruang kerja Camat Gantiwarno. Pertemuan dipimpin Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono.
Dari Pemkab Klaten hadir Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Joko Purwanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Much Nasir, bagian hukum Setda, Polres Klaten, Polres Gunungkidul, dinas terkait, inspektur tambang, kecamatan dua kabupaten, pemerintah desa, pihak tol dan tiga pihak tambang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di luar ruangan, puluhan warga menunggu proses mediasi. Selain warga tampak belasan pria berbadan kekar di lokasi mediasi.
Polisi dan TNI berjaga di luar gedung pertemuan. Pertemuan berlangsung dengan lancar dan tidak diwarnai insiden meskipun membahas aktivitas tambang, kompensasi ke warga, sampai perusakan portal Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno yang sempat terjadi berulang kali.
"Mohon izin setelah ini tidak ada keterlibatan orang-orang yang berkepentingan. Semua harus dengan musyawarah," ungkap Sekda Klaten Jajang Prihono di pertemuan, Jumat (16/2/2024).
Sebelumnya diberitakan, warga di perbatasan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Kabupaten Gunungkidul, DIY, menggelar aksi damai menuntut tambang uruk tol Jogja-Solo dihentikan. Warga dari beberapa desa ini turun ke jalan.
Warga yang demo berasal dari Desa Ngandong dan Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten dan Desa Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul.
Tidak hanya demo, pemerintah desa juga melaporkan perusakan portal Desa Ngandong. Laporan dilakukan ke Polres Klaten.
Kades Ngandong, Kunto Widyatmoko menjelaskan, kejadian ini sebenarnya sudah terjadi pada November 2023 lalu. Hanya sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.
"Kejadiannya itu bulan November 2023 lalu. Itu portal desa, kenapa diportal karena yang pertama dump truk tambang seenaknya sendiri keluar masuk," ungkap Kunto kepada detikJateng, Jumat (9/2).
Kunto membeberkan, ada beberapa alasan hingga pihak desa memasang portal tersebut. Salah satunya adalah untuk membatasi lalu lintas dump truck. Selain itu, lanjut Kunto, juga karena belum ada pembayaran kompensasi kepada warga usai demo tahun lalu. Padahal, kata Kunto, pihak tambang juga sudah pernah diundang untuk membahas masalah ini.
"Pihak tambang sudah diundang ke balai desa untuk musyawarah tapi hanya mengirimkan utusan. Bawa kompensasi tapi cuma satu bulan dan ditolak warga karena tidak sesuai," papar Kunto.
(rih/ahr)
