.webp)
Pemkab Boyolali disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu lembaga yang mencoba mengatur Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Pemkab Boyolali pun buka suara terkait tuduhan itu.
Pemkab Boyolali menyatakan, tak ada pengkondisian jawaban dalam SPI 2023. Siapa saja pihak internal maupun eksternal Pemkab Boyolali yang menjadi responden dalam survei tersebut, juga mengaku tidak tahu.
"Terkait dengan pemberitaan bahwa terdapat kecurangan dalam pelaksanaan SPI tahun 2023 di Kabupaten Boyolali, perlu kami sampaikan beberapa hal," kata Inspektur Inspektorat Boyolali, Gatot Murdiyanto, di kantornya Selasa (30/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, lanjut Gatot, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan SPI oleh KPK di tahun 2024 dan selanjutnya.
Dijelaskan Gatot, dalam survei tersebut diawali sosialisasi oleh KPK bahwa akan dilaksanakan survei. SPI ini pun dilaksanakan setiap tahun dan sudah 4 tahun Pemkab Boyolali mengikuti survei tersebut.
"Oleh KPK kami diarahkan untuk menunjuk responden baik internal (Pemkab Boyolali) maupun eksternal, yang kemudian kami kirim ke KPK untuk responden dari Pemerintah Kabupaten Boyolali," terangnya.
Ada seribuan responden yang dikirim Pemkab Boyolali ke KPK. Kemudian KPK yang memilih secara acak mereka yang menjadi responden untuk SPI tersebut.Yang menjadi responden kemudian mendapat WhatsApp blast dari KPK, kesediaan untuk mengisi survei.
"Dan kami tidak tahu siapa saja yang mendapat WA Blasting itu. Hanya memang beberapa yang kurang memahami kaitannya dengan pertanyaan ya, atau Pak kami dapat WA blasting dari KPK, bagaimana? Ya dijawab saja sesuai dengan hati nurani," papar dia.
Gatot mengakui, ada beberapa responden yang kurang memahami pertanyaan, yang kemudian menyampaikan ke pihaknya.
"Misalnya ada keluhan, ini terkait dengan pertanyaan, apakah saudara pernah melihat kejadian korupsi di Kabupaten Boyolali? Jawabannya ya atau tidak. Tapi kemudian di pertanyaan berikutnya itu seberapa banyak anda melihat? Kemudian jawabannya satu kali, lebih dari 5 kali, 10 kali dan seterusnya. Ketika ini tidak kita jawab, ini sudah selesai survei ini tidak akan bisa dilanjut. Sehingga ada keraguan dari responden itu kemudian bertanya ke kami. Ya pilih saja sesuai dengan hati nuranimu," jelas Gatot.
"Kemudian hasilnya kami mendapat surat teguran bahwa kami mengkondisikan pelaksanaan SPI (tahun 2023) di Kabupaten Boyolali. Dan setelah kami memberikan surat edaran kembali, hasilnya sama. Dari 150 (responden) yang disampaikan Pak Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan), kok jawabannya sama. Padahal tidak ada pertanyaan lagi ke kami terkait kebingungan untuk menjawab itu (survei). Itu yang terjadi di Pemkab Boyolali, SPI tahun 2023," sambungnya.
Menurut dia, sekitar 7.308 ASN Pemkab Boyolali telah mengikuti e-learning yang dilaksanakan KPK. Anti Coruption Learning Center (ACLC) atau pusat edukasi anti korupsi dari KPK. Ada 4 materi yang bisa diikuti secara online. Dalam kegiatan ini ada 15.327 sertifikat yang diterbitkan ACLC. Sehingga satu orang bisa mengikuti hingga 4 kali e-learning ini.
Apakah Ada Pengkondisian SPI 2023?
Ditegaskan, apakah Pemkab Boyolali membantah terjadi pengkondisian dalam SPI 2023 di Boyolali? Gatot menyatakan, tidak membantah karena tidak ingin berpolemik.
"Kami akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan SPI di tahun 2023 bahwa KPK menyampaikan kami mendapat predikat tidak dipublikasikan. Sehingga kami akan terus melakukan kegiatan terkait dengan membudayakan integritas di kalangan ASN dan sosialisasi kepala seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali," tegasnya.
Namun Gatot menyatakan, tak ada pengkondisian jawaban dalam pengisian SPI 2023. Menurut dia, para ASN sudah mengikuti e-learning dari KPK, sehingga sudah paham yang dimaksudkan pertanyaan dalam survei.
Selengkapnya baca di halaman berikutnya....
Ditanya terkait pernyataan KPK, mencoba mengatur survei dengan mengumpulkan semua jawaban responden survei melalui google form, Gatot mengatakan tidak melakukan hal tersebut.
"Kami tidak melaksanakan itu, jadi kami tidak mengisi google form. Mana sempat to, kami tidak tahu siapa yang dikirim, respondennya siapa. Kemudian ketika mereka mengirim ke kami, itu tidak mungkin dilaksanakan. Sopo sing arep jawabke (siapa yang akan menjawabkan). Nggak mungkin. Jadi kami tidak melakukan google form itu," ucap dia.
Pihaknya tidak tahu siapa saja yang menjadi responden SPI itu. Kecuali responden yang sempat konsultasi karena kebingungan menjawab survei. KPK memilih secara acak dari seribuan responden yang disampaikan Pemkab Boyolali.
Seperti diketahui, dikutip dari detiknews,KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 di berbagai lembaga, mulai tingkat pusat hingga daerah. KPK mengungkap ada 2 lembaga yang mencoba mengatur survei integritas ini.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan kedua lembaga itu ialah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut tidak dipublikasikan hasil survei integritasnya oleh KPK.
"Jadi itu yang dilakukan oleh Boyolali dan Kementerian Investasi dan saya bersurat, saya bilang 'nggak boleh begitu'. Diperbaiki, tapi balik lagi masih sama juga. Ya sudahlah kita nggak publikasikan," kata Pahala di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/1).
Pahala menjelaskan, dua lembaga itu coba mengatur survei dengan cara mengumpulkan lebih dulu jawaban dari survei yang disebarkan KPK melalui WhatsApp blast ke para pegawai di kementerian/lembaga. Setelah terkumpul, lalu dikirimkan ke KPK oleh pihak yang ditunjuk untuk mengumpulkan.
"Nah, ternyata ada edaran, 'eh semua yang dapat survei tolong kumpulkan dulu di google form, nanti kita yang masukin langsung ke KPK'. Ya pengaturan ini dalam bentuk mengkoordinasikan pengisian ini, padahal ini kan harusnya rahasia. Itu kepala kantornya enggak tahu kalau pegawai ini bilang apa. Tapi dengan taro di google form, jadi bisa dilihat semua dikoordinir baru masuk ke kita," ucap Pahala.
"Kita mendeteksi dari nilai yang rata 'masa iya gitu pegawai 150 orang, semua pendapatnya sama'. Jadi itu dideteksi," tambahnya.
