.webp)
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo alias Rudy merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak. Rudy, yang dulu pernah mendampingi Jokowi sebagai Wali Kota Solo, mempertanyakan konsistensi Jokowi di Pilpres 2024.
"Lha aturannya ada enggak, itu saja kalau saya. Saya mengomentari hal yang kayak gitu kok tampaknya bukan kapasitas saya," kata Rudy saat ditemui di kediamannya, Rabu (24/1/2024).
"Namun kalau Presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin bilang netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Yang mau diikuti yang mana gitu lho," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, bila Presiden mengikuti kampanye maka harus cuti dari jabatannya sebagai Presiden. Ia juga sempat menyinggung pernyataan Jokowi yang mengatakan pejabat publik merupakan pejabat politik.
"Tapi kalau Presiden, ketika dia kampanye dia cuti, ya, gitu lho. Tapi kalau yang namanya kepala negara, kepala pemerintahan kalau menamakan dirinya sebagai pejabat politik yang mestinya mau menghormati dan menghargai partai politik, gitu lho," ungkapnya.
Rudy yang juga mantan Wali Kota Solo itu kembali mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Bahkan, ia juga membandingkan konsistensi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Konsistensi pernyataan itu yang ditanyakan, konsistensi. Ketua Umum saya konsisten menolak, menolak perpanjangan tiga periode, menolak karena tidak sesuai dengan amanat reformasi dan melanggar konstitusi, konsisten itu namanya," ungkapnya.
"Tapi kalau Pak Presiden ketika pertama kali menyampaikan netralitas nggak ikut cawe-cawe, akhirnya dan sekarang mau ikut kampanye dan memihak itu yang mau saya ikuti yang mana sebagai rakyat," lanjutnya.
Rudy berharap Pemilu tahun ini bisa berjalan dengan benar-benar demokratis. "Ya harapan saya tahun Pemilu tahun ini betul-betul demokratis dan demokrasi kita tidak akan teracak acak lagi, jadi konsistensi perlu sekali dijaga," pungkasnya.
Dilansir detikNews, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
(aku/dil)
