.webp)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi Pemilu. Co-kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, angkat bicara mengomentari pernyataan Jokowi itu.
"Mudah-mudahan itu bukan pernyataan Pak Jokowi. Mudah-mudahan. Karena kalau itu muncul dari seorang kepala negara, ya memang kita ada dalam keadaan bencana. Bagaimana mungkin seorang kepala negara mengatakan Presiden boleh, menteri boleh tidak netral," kata Sudirman Said diwawancarai usai menghadiri acara bersama Timnas Amin di Gedung Aneka Usaha, Tumang, Cepogo, Boyolali, Rabu (24/1/2024).
Menurut Sudirman Said, jika mau adil maka yang bersangkutan harus berhenti dulu dari jabatannya. Seorang menteri harus berhenti dari jabatan menteri, baru bisa melakukan apapun. Untuk Presiden, juga harus cuti terlebih dulu, kemudian baru bisa melakukan kampanye.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mau fair, berhenti dulu. Berhenti dari jabatan menteri boleh melakukan segala macam. Atau cuti sebagai Presiden, boleh melakukan kampanye," ujar dia.
Dikatakan Sudirman Said, presiden sebagai kepala negara mengayomi seluruh calon yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Memberi fasilitas kepada semua calon.
"Kalau kemudian beliau mengatakan secara publik bahwa boleh kampanye, boleh berpihak. Boleh, tapi ada aturannya," jelasnya.
Said menyatakan pihaknya ingin kepala negara memberikan teladan dan contoh tentang netralitas. Karena ibarat pertandingan Presiden adalah wasit tertinggi.
"Kalau wasit tertinggi merangkap sebagai pemain bagaimana?" pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024), dikutip dari detiknews.
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
(aku/apu)
