.webp)
Puluhan orang di Kabupaten Karanganyar menolak imunisasi polio. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar, penolakan itu tersebar di Kecamatan Jatiyoso, dan Tawangmangu.
"Kemarin di Jatiyoso ada 77 orang, yang Desanya sudah dilaksanakan (imunisasi). Di Tawangmangu ada sekitar 9 orang, tapi ini belum selesai. Mereka sudah membuat surat pernyataan dari awal," Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) DKK Karanganyar Warsito, kepada saat dihubungi awak media, Kamis (18/1/2024).
Dia mengatakan, data tersebut masih belum selesai. Sebab, imunisasi polio masih akan berlangsung hingga tanggal 20 Januari mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya polio, DKK Karanganyar juga mencatat adanya ratusan orang yang menolak imunisasi meliputi campak, dan MMR.
"Berdasarkan imunisasi yang dulu, yang membuat surat pernyataan tidak mau diimunisasi, termasuk campak dan PMR sekitar 500 orangan, di Tawangmangu dan Jatiyoso," jelasnya.
Forum Masyarakat Peduli Imunisasi digerakan untuk mengedukasi masyarakat agar mau mengikuti program imunisasi. Diharapkan dengan adanya edukasi dari masyarakat untuk masyarakat akan lebih efektif. Daripada edukasi yang diberikan oleh DKK.
Selain itu, pihaknya akan melakukan percepatan imunisasi di lingkungan sekitar warga yang menolak diimunisasi. Sehingga masyarakat bisa lebih teredukasi.
"Sampai sekarang yang menolak itu karena keyakinan. Kita sudah menerjunkan ustaz dari Kemenag, juga sudah berupaya. Nanti ditambah dari masyarakat agar lebih efektif," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKK Karanganyar Purwati mengatakan, terkait hal itu sudah ada pemantauan dari WHO dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
"WHO dan Dinkes kami arahkan ke Jatiyoso. Memang penolakan ini karena keyakinan tapi anaknya justru ingin divaksin karena melihat temannya divaksin. Akhirnya sebagian yang awalnya nggak mau menjadi mau," kata Purwati.
Untuk yang masih menolak, dikatakannya, ada surat pernyataan bahwa mereka tidak bersedia mengikuti imunisasi yang dibuat oleh masing-masing penolak.
"Surat pernyataan ini yang bikin mereka sendiri, isinya agar anaknya tidak diimunisasi. Jadi kalau suatu saat terjadi apa-apa ya jangan nuntut pemerintah. Pemerintah kan sudah berupaya, kalau ada apa-apa jangan nuntut, termasuk biaya sakit ya harus tanggung jawab sendiri," pungkasnya.
(ahr/apu)
