.webp)
Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menargetkan suara 70 persen di Kabupaten Purbalingga. Hal itu dikatakan kepada wartawan usai pertemuan internal dengan pengurus PDIP Kabupaten Purbalingga.
"Purbalingga targetnya 70 persen," kata Ganjar kepada wartawan, Senin (15/1/2024).
Menurutnya, Ganjar bukan tempat asing bagi dirinya. Sebab orang tua Siti Atikoh Supriyanti merupakan warga Kabupaten Purbalingga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tinggal di sini, saya mewakili dapil ini dan kita akan gerakkan kembali kekuatan itu. Insyaallah target yang tadi disampaikan akan tercapai," terangnya.
Meski begitu langkah tersebut diakui cukup berat. Perlu kerja keras dari relawan dan tim pemenangan yang terjun untuk meyakinkan masyarakat.
"Kami tahu bahwa ini butuh kerja keras kalau bahasanya keringat kita harus lebih banyak, lelah kita harus lebih banyak dan keluhan kita mesti tidak ada. Kami coba membangun bounding dengan masyarakat dengan mengumpulkan kawan-kawan termasuk relawan," jelasnya.
Selain itu, pada momen tersebut Ganjar juga bertemu, petani, UMKM, relawan dan partai pengusung di Kabupaten Purbalingga. Dalam kesempatan tersebut ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Nanti akan kita tambah pupuknya. Tim kami langsung menghitung, Kalau kita mau memenuhi pupuk sendiri apa caranya? Dihitung ketemu, kita minimal harus membangun 3 pabrik pupuk, kebetulan kok 3 ya," kata Ganjar.
Meski begitu, ia menjelaskan harus mencari sumber gas baru dahulu. Baru di dekatnya bisa dibangun pabrik pupuk.
"Maka yang mesti kita lakukan adalah di mana ditemukan pabrik gas baru, di situ nanti disiapkan pabrik pupuk. Ini kalau mau maju," terangnya.
Ganjar menyebut petani Indonesia merupakan petani hebat. Hal itu kemudian yang akan diarahkan para petani untuk lebih modern.
"Benih-benih yang sudah dihasilkan dari riset, termasuk temuan petani segera di legalisasi. Karena banyak petani kita hebat-hebat. Anak muda harus modernisasi," ujarnya.
Ia juga memiliki keinginan sertifikat tanah lahan pertanian tidak lagi dalam bentuk kertas. Namun akan dilakukan digitalisasi.
"Lahannya jadikan satu dalam satu hamparan. Pematang atau galengannya dihilangkan. Maka nanti sertifikat tanahnya berbasis digital. Bukan patok yang ditanam. Tapi pakai ordinat satelit. Mesti canggih lah," jelasnya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa lahan yang selama ini masih menjadi permasalahan klasik masyarakat. Sebab saat menjabat menjadi gubernur dan anggota DPR RI, ia cukup sering menjumpai permasalahan tersebut.
"Jadi nanti sertifikat cukup ditaruh di handphone. Ada number-nya nanti disampaikan bahwa ini punya saya. Kira-kira seperti itu. Atau barangkali nanti dengan chip ditaruh di mana," paparnya.
"Maka nanti kalau mau sengketa gampang karena ordinat tidak pernah geser. Patok geser kiri-kanan gampang. Kadang-kadang sudah ditanam saja dipindah. Ini pengalaman menjadi gubernur dan pernah di komisi II, ngurusi patok," pungkasnya.
(apl/apu)
