.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan absen saat peringatan HUT ke-51 PDIP. Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri saat HUT partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan jika ada politisi yang lahir dari PDIP, seharusnya akan menghadiri HUT tersebut.
"Itu hak mereka, mau hadir atau tidak. Kalau merasa lahir dari PDIP ya mesti hadir," kata politisi yang akrab disapa FX Rudy ini kepada awak media, Sabtu (6/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi dijadwalkan mengunjungi negara ASEAN pada tanggal 10 Januari mendatang. Agenda kunjungan Jokowi keluar negeri itu sudah dijadwalkan sejak tahun lalu.
"Itu urusannya sana, saya cuma trucuk. Saya tak di Solo saja, mengurus PDIP di Solo," ucapnya.
Saat disinggung apakah Jokowi masih memiliki KTA PDIP, Rudy enggan menjawab secara rinci. Namun, dia mengatakan Jokowi mestinya masih memiliki kartu anggota.
"Dia punya atau enggak, saya tidak tahu. Dulu kan nggak ada aturan yang kenceng seperti itu, tapi mestinya punya. Karena dulu pernah saya usulkan menjadi pengurus DPD Jateng," jelas mantan Wali Kota Solo ini.
Dalam HUT itu, Rudy mengusulkan semua caleg yang berkontestasi di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota untuk menyosialisasikan PDIP kepada masyarakat. Hal ini untuk memenangkan PDIP di Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. Termasuk Paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Namanya telur itu tegak lurus, hukumnya wajib. Kalau ada yang tidak mau tegak lurus, ya risiko ditanggung sendiri," ucapnya.
Dalam Pilpres 2024 ini, mantan Wali Kota Solo itu menegaskan tidak ada kampanye terbuka di Kota Solo yang diusulkan. Kecuali ada arahan lain dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sehingga dia meminta para simpatisannya untuk tidak melakukan konvoi, apalagi menggunakan knalpot brong. Sebab, mengganggu masyarakat.
"Kalau kepengin melakukan kampanye simpatik, ya boleh. Latihan dulu, tapi tidak cukup 1 bulan. Jadi tidak perlu knalpotnya diganti, bisa melakukan gerakan yang serasi yang bisa menarik perhatian masyarakat. Bahwa PDIP itu punya etika, sopan santun, dan tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat," pungkasnya.
(apu/ams)
