.webp)
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjanjikan pendidikan murah hingga pemerataan pembangunan. Cak Imin pun bicara tentang slogannya yakni slepet.
"Pendidikan kita begitu luar biasa, tumbuh bukan karena negara, tumbuh karena partisipasi pesantren, Muhammadiyah, NU, yang itu harus terus disupport oleh negara," kata Cak Imin usai menghadiri pertemuan dengan para kiai di Wisma Halim, Kecamatan Wonosalam, Demak, Sabtu (23/12/2023).
Ia menjanjikan apabila pasangn AMIN, akronim dari Anies Baswedan dan Cak Imin, menang Pilpres 2024 akan menghilangkan pajak yang memberatkan lembaga pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kalau AMIN menang, semua pembiayaan seperti pajak-pajak bagi pendidikan, bagi PBB-nya, pajak pajak yang memberatkan lembaga pendidikan harus ditiadakan," ujarnya.
"Supaya lembaga pendidikan kita murah, bahkan kalau perlu dalam waktu tujuh tahun ini supaya kekuatan SDM kita unggul. Kita bantu sebanyak mungkin untuk lembaga-lembaga pendidikan dan meningkatkan skill untuk memasuki dunia kerja," sambungnya.
Bakal Slepet Anggaran Pusat buat Pemerataan
Cak Imin juga berjanji bakal menyelepet anggaran pemerintah pusat demi pemerataan di daerah-daerah. Hal ini untuk program-progam yang dinilai stagnan.
"Slepetnomic itu sebagai cara kerja saja supaya yang stagnan itu kita slepet, kita turunkan menjadi satu program yang jalan," kata Cak Imin.
Ia menuturkan paradigma pemerataan bukan lagi menunggu pembangunan dari pemerintah pusat. Melainkan pembangunan yang merata di daerah maupun pusat.
"Perubahan paradigma pembangunan tidak kepada proyek ambius, tapi kepada pemerataan," ujarnya.
"Pertumbuhan ekonomi tidak 7 persen, karena 7 persen itu pasti tidak merata. Kita ingin 5,6 sampai 6,5 persen, yang penting merata. Kalau sudah tinggi nggak ada gunanya kalau nggak merata, hanya segelintir orang yang maju, hanya segelintir orang yang makmur. Tapi kalau pertumbuhan berdasarkan pemerataan, ya 5 persen tapi merata. Daripada 7 persen hanya membuat orang kaya satu dua orang," sambungnya.
Dia lalu mencontohkan saat ini anggaran pembangunan 80 persen di pusat, dan 20 persen di daerah. Ketum PKB ini berjanji bakal melakukan pembagian anggaran secara merata.
"Misalnya kalau yang tidak merata pembagian anggaran, harus rata. Sekarang ini anggaran nasional ini 80 persen di pusat, 20 persen di daerah. Kita akan balik, atau setidaknya 50 persen daerah 50 persen di pusat. Supaya kota-kota, desa, kabupaten-kabupaten bisa tumbuh sehingga apa yang disebut pertumbuhan ekomoni tumbuh di bawah, bukan menunggu dari atas. Ini yang disebut pemerataan," tuturnya.
(ams/ams)
