.webp)
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui 1.000 pelaku UMKM di gedung serba guna Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Cak Imin berjanji jika terpilih menjadi wakil presiden akan langsung menyikat pinjol hingga judi online.
Awalnya Cak Imin di hadapan pelaku UMKM berbicara tentang kondisi pengusaha kecil menengah 10 tahun belakangan. Menurutnya, kondisi UMKM tidak naik kelas. Bahkan tidak sedikit yang mengalami bangkrut hingga terjerat pinjol atau pinjaman online.
"10 tahun terakhir ini tidak ada UMKM yang naik kelas. Flat saja, masih lumayan ada untung sedikit, rata-rata bangkrut, dan paling bahaya ada yang terjerat pinjol, saking banyaknya utang," jelas Cak Imin saat memberikan sambutan di hadapan 1.000 pelaku UMKM di Kudus, Sabtu (23/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mudah-mudahan tidak ada yang kena pinjol. Pinjol ini tidak boleh hidup, sekian tidak punya kemampuan mengelola secara legal," ia melanjutkan.
 Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui 1.000 pelaku UMKM di gedung serba guna Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Sabtu (23/12/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Ketua Umum PKB itu lalu bercerita di daerahnya merupakan kawasan elite. Namun ternyata masyarakat rata-rata terkena pinjol dan judi online.
"Di rumah saya saja itu kawasan elite itu yang masyarakat rata-rata kena pinjol dan judi online karena mainnya malam hari, uang pinjol dipakai judi online," ujarnya.
Menurutnya, putaran judi online selama setahun cukup tinggi, yakni Rp 500 triliun. Terlebih jalur judi online ternyata dioperasikan negara tetangga.
"Satu tahun putaran judi online Rp 500 triliun, kemarin Kompas melakukan penelusuran judi online dioperasikan tetangga Indonesia, sudah jelas jalurnya, tinggal nyelepet nangkap saja sebetulnya," ujarnya.
Oleh karena itu, Cak Imin bersama Anies Baswedan berjanji jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan langsung memberantas pinjol dan judi online selesai dilantik.
"Insyaallah AMIN menang paginya kita sikat semua itu, karena kita harus memberikan alternatif, yang disebut sebagai tanggung jawab pemerintah," kata Cak Imin.
(cln/ams)
