.webp)
Organisasi Istri Para Kiai Seluruh Indonesia atau Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) menyatakan sikap netral dalam Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan tersebut disampaikan dalam surat petisi yang dibacakan saat Harlah ke 8 JPPPM di Pondok Pesantren Darul Amanah kecamatan Sukorejo, Kendal.
Ketua Umum Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM), Nyai Hj. Hanik Maftuhah, mengatakan JPPPM akan bersikap netral dan tidak memihak atau mendukung pasangan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kami dari JPPPM akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang dan kami tidak akan memihak atau mendukung pasangan Capres-Cawapres manapun. Hal ini jelas kami tuangkan dalam petisi yang tadi kami bacakan," kata Ketua Umum, Nyai Hj Hanik Maftuhah, Kendal, Minggu (10/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petisi yang berisi lima poin itu berisi JPPPM tidak mendukung atau mengarahkan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres, kemudian mengajak peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pemilu Damai, menolak dan mengecam politik kekerasan, identitas dan agama, meneguhkan diri dan menjadi jam'iyyah yang fokus pada pemberdayaan perempuan pengasuh pondok pesantren dan yang terakhir yakni mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadi pemilih yang cerdas.
"Semua poin-poin penting sudah tertuang dalam Petisi yang berisi 5 poin mengenai sikap kami JPPPM dalam Pemilu 2024. Kami jelas-jelas juga menolak politik identitas, agama dan kekerasan," jelasnya.
Nyai Hanik berharap agar masyarakat tidak apatis dan tidak golput dalam Pemilu 2024 karena akan mengancam keberlanjutan politik berintegritas bangsa Indonesia.
"Masyarakat harus berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu mendatang, tidak boleh apatis dan tidak boleh golput. Kalau kita golput tentunya akan mengancam keberlanjutan politik berintegritas bangsa Indonesia," terangnya.
Nanik menegaskan di tubuh organisasi JPPPM tentunya juga banyak yang ikut partai politik namun JPPPM tidak akan terpecah hanya gara-gara Pemilu.
"Jangan sampai perbedaan pilihan akan membuat kita terpecah belah," tegas istri dari KH Afif Masykur pengasuh ponpes Sirojurrohim Temanggung ini.
Sementara itu, pimpinan pengasuh ponpes Darul Amanah, Gus Muhammad Fatwa, mengapresiasi petisi pemilu damai yang disebut ditandatangani oleh 2.000 Ibu Nyai dari seluruh Indonesia, dan Ibu Nyai dari pesantren luar negeri, seperti dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Aljazair, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.
"Kami mendukung penuh petisi pemilu damai ini yang ditanda tangani 2.000 Ibu Nyai. Karena bisa menjadi sebuah ikhtiar pemilih dalam menciptakan situasi yang aman dan damai. Selain itu, karena kami juga di pondok pesantren selalu mengajarkan kepada santri agar bisa menjadi patron dan garda terdepan dalam menjaga demokratisasi di Indonesia, jadi kami juga memang memberi pendidikan politik dan demokrasi kepada santri," kata Gus Fatwa.
Sementara Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, mengatakan sangat mendukung penyelenggaraan Harlah ke 8 JPPPM dimana peran serta Ibu Nyai Pengasuh Pondok Pesantren sangat diperlukan dalam membangun ukhuwah kebangsaan.
"Sangat mendukung sekali dengan penyelenggaraan Harlah ke 8 dan Rakernas JPPPM karena peran serta Ibu Nyai ini sangat diperlukan dalam membangun ukhuwah kebangsaan," kata Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki kepada detikjateng.
Wamenag berpesan agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024, JPPPM bisa membantu untuk menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai dan lancar.
Selain itu, JPPPM juga diharapkan tidak masuk dalam politisasi agama dan identitas.
"Saya berharap JPPPM tidak masuk dalam politisasi agama dan identitas. Dan juga ikut dalam menyukseskan Pemilu Damai 2024," pungkasnya.
Harlah ke 8 JPPPM dihadiri 2000an Ibu Nyai Pengasuh Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, Wamenag, Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, dan Kyai-Kyai Pengasuh Pondok Pesantren Seluruh Indonesia.
(sip/sip)
