.webp)
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjawab pertanyaan dari tim panelis di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara itu digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah (UMS), Solo.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pertanyaan terkait isu-isu terkini yang berkaitan dengan agama, pendidikan, hukum, kesehatan, dan kesejahteraan sosial diberikan oleh tim panelis yang terdiri lima orang. Sejumlah isu yang cukup menarik seperti keterbukaan berpendapat, pendidikan, hingga isu ekonomi.
Awalnya, dari segi pendidikan, Rektor UMS Prof. Sofyan Anif memberikan pertanyaan terkait kebijakan PPPK. Sebab untuk membangun SDM, pilarnya ada seorang guru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua yang diangkat PPPK ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta, karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Tapi ini yang disebut diskriminasi, kalau mereka mengajar di swasta seakan-akan bukan Indonesia, dan harus dikembalikan pemerintah. Dia bisa di swasta dan negara bisa menghargai mereka," tanggapan Anies, Selasa (22/11/2023) saat dialog.
Anies menambahkan, faktor sekolah di swasta mahal karena sekolah swasta harus membeli tanah. Dia ingin tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Sementara Prof. Dr. Siti Zuhro memberikan pertanyaan terkait undang-undang otonomi daerah serta keperluan adanya Ibu Kota Negara (IKN).
"Kenapa urusan stunting dan pendidikan yang bermasalah tidak ditarik ke pusat. Yang ditarik ke pusat apa, tambang ditarik ke pusat, semua urusan yang punya manfaat ditarik ke pusat. Daerah malah kehilangan pajak di situ. Menurut kami tetap pertahankan desentralisasi dan otonomi daerah, tapi dari pusat memberikan petunjuk guide line ukuran," ujarnya.
Terkait IKN, Anies melihat belum ada kebutuhan mendesak Indonesia membangun kota besar di tengah hutan. Sebab, IKN dibangun dengan tujuan pemerataan, sehingga menurutnya tidak akan menujukan pemerataan yang baru. Karena kota baru itu akan timpang dengan daerah di sekitarnya.
"Kalau mau memeratakan Indonesia, bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah jadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan cuma membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Anies Singgung Kebebasan Berpendapat
Dalam kesempatan itu, Anies juga membahas terkait kebebasan berpendapat. Sebab dengan kebebasan berpendapat, dan memberikan kritik kepada pemerintah, maka kualitas kebijakan akan meningkat.
Dari data yang Anies tampilkan, terjadi kemunduran sosial. Indeks demokrasi dari skor 7,03 pada tahun 2015, turun menjadi 6,71 di tahun 2022. Indeks kebebasan pers dari 59,25 di tahun 2015, turun menjadi 54,83 pada tahan 2022. Serta indeks persepsi korupsi dari 36 di tahun 2015, turun menjadi 34 pada tahun 2022.
"Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka kualitas kebijakan itu mengalami penurunan. Jadi kebebasan ini menurut kami penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan masyarakat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, atau Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena ada UU ITE yang memprosesnya. Insyaallah UU yang membelenggu kebebasan, akan direvisi ke depannya," pungkasnya.
Simak Video 'Anies: Indonesia Hari Ini Alami Kemunduran Kenegaraan-Demokrasi':
