.webp)
Para kades dan perangkat desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menggelar aksi demo di DPRD setempat. Mereka meminta Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 dinaikkan dan sesuai regulasi yang ada.
Peserta demo ini berasal dari 292 desa di seluruh Kabupaten Brebes. Mereka tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Brebes. Dalam demo ini, mereka menuntut ADD dinaikkan karena belum memenuhi asas keadilan bagi desa.
Ketua PAPDESI Ahmad Tasdik menyatakan, ada beberapa hal yang mendasari aksi demo ini. Pertama, terkait ADD tahun 2024 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Kades dan perangkat desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam keterangannya, ADD 2024 diindikasikan belum sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Kemudian BPJS Kades dan perangkat desa di Brebes belum sesuai dengan amanat Permendagri No. 119 Tahun 2019.
"Dari dua hal mendasar tersebut diharapkan ada formula penetapan besaran ADD dan iuran BPJS Kesehatan Kades dan perangkat desa," kata Ahmad Tasdik ditemui di lokasi, Senin (20/11/2023).
Ahmad Tasdik menambahkan, ADD sesuai regulasi bersumber dari 10 persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Brebes. Di mana DAU Kabupaten Brebes, sebesar Rp 1.474.320.476.000.
Seharusnya, lanjut Tasdik, ADD yang digelontorkan Pemkab Brebes untuk pemerintah desa sebanyak Rp 149.616.572.000 atau 10 persen DAU. Namun mereka hanya mendapatkan alokasi sebanyak Rp 115.548.023.600.
"Yang dianggarkan harusnya Rp 147 miliar tapi realisasi hanya Rp 115 miliar. Sehingga masih ada selisih sekitar Rp 34 miliar yang menjadi dasar tuntutan pemerintah desa," imbuhnya.
Terkait tuntutan PAPDESI, Ketua Komisi I DPRD Brebes, Heri Fitriansyah mengatakan, komisinya akan melakukan koreksi anggaran secara proporsional sesuai dengan regulasi yang ada. Koreksi ini didasari adanya perbedaan perhitungan porsi ADD.
"Porsi Dinpermades dengan BPKAD berbeda. Kami akan koreksi anggaran agar ADD bisa sesuai dengan regulasi," pungkas Heri.
Dalam aksi ini sempat terjadi ketegangan massa dengan petugas keamanan saat meminta izin masuk ke halaman Gedung DPRD. Hingga akhirnya perwakilan massa diperbolehkan masuk untuk mengikuti audiensi dengan perwakilan DPRD.
Selama berlangsung audiensi, perwakilan massa yang menunggu di luar gedung tetap melakukan orasi. Beberapa kades silih berganti berorasi untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Selama berlangsung demo, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Semarang (depan kantor DPRD) sempat tersendat. Puluhan petugas dari Polres Brebes, disiagakan untuk mengamankan jalanya unjuk rasa.
(apl/sip)
