.webp)
Warga mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kondisi pencemaran lingkungan di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Mereka berharap agar ada tindakan dari Pemerintah Pusat terkait penutupan tambak udang yang diduga mencemari Pulau Karimunjawa.
"Sudah terkirim (kirim surat ke Presiden RI Joko Widodo) per 16 Oktober 2023 kemarin," kata Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa, Bambang Zakaria dihubungi detikJateng lewat sambungan telepon, Kamis (19/10/2023).
Dalam surat tersebut, masyarakat yang berasal dari perkumpulan pelaku wisata, nelayan, dan masyarakat Karimunjawa memberikan waktu selama 7x24 jam kepada pemerintah untuk menutup tambak udang ilegal. Jika tidak direspons warga mengancam agar menggelar aksi besar-besaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut Zakaria, surat itu merupakan tanggapan aksi masyarakat. Menurutnya warga tidak percaya kepada Pemkab Jepara. Sebab warga menilai hanya dijanjikan belaka terkait penutupan tambak udang ilegal di Pulau Karimunjawa.
"Itu karena gerakan masyarakat, merespons aksi masyarakat, apa pun dilakukan oleh pihak Pemkab sekarang ini masyarakat tidak percaya, masalahnya tujuh tahun berlalu kita dijanjikan," jelasnya.
"Sampai sekarang heboh mau ditutup, sampai sekarang di mata masyarakat masih tidak ada, tidak berbuat apa-apa, terlalu lama kita dijanjikan, makanya keinginan masyarakat kita mencoba menyurati Presiden," Zakaria melanjutkan.
Warga Kemujan Pulau Karimunjawa itu menilai kondisi pencemaran lingkungan di Pulau Karimunjawa semakin parah. Seperti di Pantai Cemara dipenuhi dengan lumut yang diduga berasal dari tambak udang.
"Pantai Cemara juga masih parah, kondisinya sama seperti tahun lalu seperti saat saya viralkan itu. Tebal seperti dulu, itu sudah dibersihkan berkali-kali," jelasnya.
Atas kondisi itulah, Zak berharap pemerintah pusat memberikan perhatian kepada keluhan warga di Pulau Karimunjawa. "Sudah tiga mingguan muncul lagi, dan terus muncul, jadi seminggu sekali dibersihkan lalu dibiarkan, ada banyak lagi," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, kondisi pantai di Pulau Karimunjawa, Jepara tercemar diduga karena tambak udang. Pemkab Jepara pun berjanji bakal segera melakukan upaya penutupan tambak udang tanpa izin.
"Semacam sosialisasi sehingga semua bisa paham dan bisa mengerti. Namun yang lebih penting adalah bagaimana nasib masyarakat Karimunjawa pascapenutupan terutama mereka yang terdampak langsung. Mereka tetap bisa hidup dan anak-anak juga bisa tetap sekolah. Ini yang paling penting," jelas Pj Bupati Jepara Edy Supriyanto dalam keterangan resmi dari Diskominfo Jepara kepada detikJateng, Sabtu (14/10/2023).
(ahr/rih)
