Soroti Kualitas Demokrasi Indonesia, Anies Singgung Konoha hingga Wakanda

Nasional

Soroti Kualitas Demokrasi Indonesia, Anies Singgung Konoha hingga Wakanda

Tim detikNews - detikJateng
Selasa, 29 Agu 2023 10:59 WIB
Anies Baswedan menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bekerja dengan solid. Menurutnya, isu koalisinya tak solid hanyalah persepsi dari luar.
Anies Baswedan. (Foto: Bagus Putra Laksana)
Solo -

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyinggung soal banyaknya warga yang menggunakan diksi 'Konoha' hingga 'Wakanda' untuk menyampaikan kritik. Hal itu menurut Anies menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dilansir detikNews, Anies berpidato di Kuliah Kebangsaan FISIP UI bertema "Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan". Anies menyebut kualitas demokrasi di Indonesia harus ditingkatkan.

"Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi, demokrasi itu bukan hanya ada Pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat," kata Anies di FISIP UI, Depok, Selasa (29/8/2023), seperti dilansir detikNews.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Anies, demokrasi ialah ketika aspirasi diproses tanpa rasa takut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menyinggung fenomena banyak warga menggunakan Konoha atau Wakanda saat menyampaikan kritik.

"Nah ini yang sekarang sering kali jadi masalah, karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Anies mengatakan hal tersebut menjadi pertanda ada sensor dalam diri warga. Hal itu menurutnya merupakan tanda-tanda demokrasi yang tidak sehat.

"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujar Anies.

Anies menyebut Indonesia memerlukan demokrasi yang baik dengan mengedepankan ide dan gagasan. "Kita membutuhkan demokrasi yang delivery demokrasi di mana ide gagasan menjadi yang terdepan diproses politik dan kebijakan itu menjadi output yang dituju oleh semua, kebijakan untuk kesejahteraan," tuturnya.




(aku/dil)


Hide Ads