.webp)
Gabungan calon perangkat desa ranking 1 tes CAT di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kudus. Mereka menuntut agar segera dilantik karena nasib mereka terkatung-katung berbulan-bulan.
Massa yang menamakan diri Garank (Gabungan Ranking) 1 ini menggelar unjuk rasa dan membawa poster bertuliskan tuntutan agar segera dilantik.
Di antaranya 'Segera lantik kami', 'Ada udang di balik batu seleksi perades Unpad', 'Pejabat publik atau artis Korea, banyak sekali dramanya', hingga 'Rak usah kakean ba bi bu kari ngelantik tok ono wae alasane'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu calon perangkat desa ragking, Mirza Safira Aryani Putri mengaku nasibnya menjadi perangkat Desa Medini Kecamatan Undaan belum jelas. Mirza mengikuti tes pengisian calon perangkat desa enam bulan lalu. Namun hingga kini tak kunjung ada pelantikan.
"Tuntutannya kami mengharap ada ketegasan pelantikan, kami tidak mau diajak diskusi-diskusi lagi, pokok yang kita mau pelantikan secara nyata," kata Mirza kepada detikJateng ditemui di lokasi, Selasa (23/8/2023).
"Ini tertunda sekitar enam bulan lebih, saya ranking 1 di Desa Medini Undaan, saya sebagai staf kesra," dia melanjutkan.
 Massa calon perangkat desa ranking satu menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Kudus, Rabu (23/8/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Mirza sebelumnya bekerja sebagai admin sebuah perusahaan di Kudus. Setelah lolos menjadi rangking 1 tes CAT pengisian perangkat desa, dia keluar dari pekerjaannya. Akan tetapi hingga kini tak kunjung ada kabar pelantikan.
"Sebelum calon perangkat ini saya sebagai admin salah satu satu perusahaan swasta, karena dinyatakan lolos, saya resign, tapi ternyata tidak ada kabar pelantikan ini," ungkap Mirza.
"Sekarang sudah tidak kerja, makanya harapannya pelantikan," dia melanjutkan.
 Massa calon perangkat desa ranking satu menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Kudus, Rabu (23/8/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Senada dikatakan oleh calon perangkat ranking 1, Teguh Santoso. Menurutnya sesuai dengan aturan Keputusan Bupati Kudus nomor 141/91/2023 bahwa untuk segera melantik perangkat desa terpilih.
"Yang kita tunggu-tunggu adalah pelantikan, pasca putusan perkara nomor 26, yang pada intinya perkara tersebut adalah dijadikan dasar untuk pelaksanaan pelantikan, namun juga tidak juga dilaksanakan, sampai H-2 berdasarkan SK Bupati Kudus terakhir maksimal pelantikan pelantikan PN Kudus perkara 26, sedangkan ditayangkan di aplikasi e-court tanggal 15 Agustus 2023, maka setelah 7 hari kerjanya harusnya hari Jumat (25/8), praktis tinggal dua hari lagi Kamis dan Jumat," ungkap Teguh ditemui di lokasi.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Teguh juga merupakan koordinator kabupaten berharap agar pemerintah melaksanakan aturan. Dengan demikian ada sekitar 201 calon perangkat desa di Kudus agar segera dilantik.
"Kami ke sini menuntut hak kita, kami minta masing-masing organ pemerintah bupati hingga jajaran, itu melaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing, konsisten melaksanakan keputusan bupati," jelasnya.
Baca juga: Gibran Tolak Ajakan Login ke PSI: Enak Aja! |
Orator aksi, Sururi Mujib menambahkan nasib calon perangkat desa yang mendapatkan ranking 1 saat tes pengisian terkatung-katung. Mereka belum dilantik padahal pengisian tes perangkat desa telah usai lima bulan lalu. Maka massa menuntut agar segera dilantik.
"Para peserta ujian praktik desa se-Kudus yang hari ini, masih belum dilantik padahal sudah lima bulan lebih, menurut aturan main harus dilantik, khususnya yang ranking satu, tapi ternyata belum dilantik," ungkap dia.
"Makanya hari ini satu tuntutan kita, pelantikan harga mati," tambah Sururi.
Sementara itu Bupati Kudus HM Hartopo tak menemui massa. Massa sempat menunggu sampai pada pukul 12.30 WIB. Akan tetapi orang nomor satu itu pun tak kunjung menemui massa.
Massa akhirnya membubarkan diri. Mereka akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan pelantikan tidak dikabulkan.
Sementara itu Kabid Pemberdayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Dian Noor Tamzis enggan menanggapi adanya aksi demo calon perangkat desa ranking satu. Menurutnya hal tersebut menjadi kewenangan pemimpin.
