.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2023 di Simpang Lima Semarang. Ma'ruf Amin memaparkan bahwa kini pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan terdalam (3T) sudah dibenahi sehingga tak lagi tertinggal.
"Dulu iya kita tertinggal sehingga banyak anak-anak kita yang sekolah di negara lain, tapi sekarang sudah kita perbaiki, pasar-pasarnya dan sebagainya itu," katanya, Minggu (23/7/2023).
Dia menyebut kini jalan-jalan dan sekolah di daerah 3T sudah tidak kalah dibanding negara di perbatasannya. Saat ini, sudah tidak ada lagi anak-anak yang dididik di negara lain karena akses pendidikan yang tertinggal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah sekarang memperbaiki daerah perbatasan yang kita sebut 3T ya dan kita memberikan berbagai fasilitas, jalan, pendidikan supaya mereka tidak dididik oleh daerah negara tetangga kita ini. Semuanya dilakukan dengan baik dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan bukan hanya pendidikan tapi juga infrastruktur sehingga perbatasan kita itu jauh lebih baik dibanding perbatasan negara lain," jelasnya.
Ma'ruf menyampaikan bahwa momentum Hari Anak Nasional ini juga merupakan momentum untuk mengingatkan agar semua pihak bisa memberikan hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak. Saat ini, pemerintah juga telah meneken berbagai kerjasama untuk melindungi anak dari kekerasan.
"Sekarang pemerintah menggiatkan berbagai program yah baik melalui Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk kepolisian juga di pemerintahan daerah jadi karena itu peringatan hari anak seperti ini juga momentum jita untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti itu," ujarnya.
Dia juga mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2023. Termasuk adanya penghargaan bagi instansi atau daerah yang dianggap bisa melindungi calon penerus bangsa.
"Termasuk kerjasama dengan KPAI itu juga bekerja sama dengan kementerian perempuan salah satunya juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang dianggap sebagai sayang anak, memperlakukan anak dengan baik," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini Ma'ruf Amin juga bicara soal kasus stunting di Indonesia. Ma'ruf Amin yakin angka stunting yang kini 21,8 persen bisa mencapai angka 14 persen pada 2024. Ma'ruf Amin turut menceritakan pengalamannya melihat pengentasan stunting di daerah terpencil.
"Bahwa kita itu sekarang tinggal 21,8 persen, di 2024 kita harus tinggal 14 persen," ujarnya.
Dia yakin target 14 persen bakal tercapai. Menurutnya, di beberapa daerah angka stunting bahkan sudah jauh di bawah target nasional.
"2022 kita bisa menurunkan 2,8 persen nah karena apa? Belum terkonsolidasi, perpresnya baru kalau kita hitung itu, itu sisanya itu 6,6 persen ya kurang lebih itu tahun ini kita dan dalam 2023 itu masing-masing 3,8 persen dengan demikian maka 14 persen tercapai. Mengapa kita yakin, karena di beberapa daerah itu ada yang justru sudah di bawah 10 ada yang sudah bisa mencapai 6 persen," jelasnya.
Pemerintah juga disebut memperhatikan penanganan stunting di daerah terpencil. Ma'ruf sendiri telah melihat langsung bagaimana pengentasan stunting di daerah terpencil.
Menurutnya, berbagai pihak saling bekerjasama dalam penanganan stunting. Misalnya di Sumatera Selatan, hingga saat ini, ada satu daerah yang secara keroyokan membagikan telur kepada orang dengan suspek atau potensi stunting.
"Hampir di daerah-daerah yang sau kunjungi semua mengeroyok stunting sekarang ini dan bahkan juga semua partisipasi untuk membagikan telur, kemarin di Sumatera Selatan itu membagikan telur banyak sekali bagi mereka masyarakat itu. Karena itu saya yakin 14 persen bisa tercapai bahkan bisa terlampaui," pungkasnya.
Dalam acara tersebut Ma'ruf Amin mendengar langsung suara anak Indonesia. Usai mendengar itu, dia memerintahkan jajarannya untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang disampaikan anak-anak tersebut.
"Saya telah mendengar suara kalian tadi, oleh karena itu saya akan instruksikan kepada seluruh jajaran perintahan di pusat dan di daerah untuk mendengarkan dan melaksanakan suara kalian yang tadi kalian sampaikan," kata dia.
Setidaknya ada tujuh hal yang disampaikan dalam bentuk fragmentari yang diperankan anak-anak. Tujuh hal itu soal pemerataan pendidikan hingga perlindungan terhadap anak.
Dia juga meminta pemerintah di daerah untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan apa yang disuarakan oleh anak Indonesia. Terutama dalam menjamin hak-hak anak termasuk untuk menyuarakan aspirasinya. Sebab, menurutnya kelak anak akan menentukan nasib bangsa Indonesia.
"Kembangkan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif, jamin keterpenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan pastikan anak-anak mendapat perlindungan dari seluruh kekerasan dan diskriminasi," imbuhnya.
Berikut 7 suara anak Indonesia yang disampaikan dalam Hari Anak Nasional:
1. Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan fasilitas ramah anak di seluruh wilayah Indonesia terutama untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
2. Memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pengoptimalan kualitas dan fasilitas pendidikan berbasis sekolah ramah anak baik sekolah umum maupun sekolah luar biasa untuk anak Indonesia di dalam dan di luar negeri.
3. Memohon kepada pemerintah untuk mempertegas implementasi regulasi dalam hal pengoptimalan kawasan tanpa rokok, pengawasan distribusi, iklan, promosi, dan sponsor rokok serta melakukan rehabilitasi khusus perokok usia anak.
4. Memohon kepada pemerintah dan lembaga pemerintah terkait untuk melakukan pemerataan dan penguatan fasilitas kesehatan serta membuat komisi monitoring dan evaluasi pelayanan fasilitas kesehatan yang lebih ramah anak.
5. Memohon kepada pemerintah untuk memperkuat pemerataan sarana dan prasarana dalam pengembangan minat dan bakat yang ramah anak serta mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam pengoptimalan wadah minat dan bakat untuk anak.
6. Memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk menolak radikalisme kriminalitas, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap anak, serta mempertegas implementasi dalam undang undang perlindungan anak (UU No 17 tahun 2016 atas perubahan kedua UU No 23 tahun 2002).
7. Memohon kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang memerlukan pendampingan khusus (AMPK) dalam aspek hukum, psikologis, dan pendidikan secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
(aku/aku)
