.webp)
Kepala SMK N 1 Sale di Kabupaten Rembang dibebastugaskan buntut dari adanya infak pembangunan musala. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menyatakan akan membantu pembangunan musala di sekolah itu.
"Dia kita bebas tugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (12/7/2023).
Ganjar mengetahui soal pungli tersebut saat berdialog dengan siswa dalam acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7). Video momen dialog itu ia bagikan di media sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar menegaskan agar hal itu menjadi pelajaran bagi seluruh warga sekolah. Ia sudah mewanti-wanti tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri. Dari catatan detikJateng, larangan pungutan itu salah satunya ada di Pasal 181 huruf D Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Dalam keterangan pers itu juga disebutkan Kepala SMKN 1 Sale ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Kemudian dinas menunjuk pelaksana harian kepala sekolah.
Ganjar menjelaskan, langkah tegas itu dilakukan agar hal serupa tidak terjadi di sekolah lain. Ia berharap masyarakat ikut melapor jika menemukan hal serupa.
 Lokasi pembangunan musala SMKN 1 Sale, Rembang. Foto: dok. Kepala SMKN 1 Sale Rembang |
"Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah mengatakan penyelidikan dan pengecekan langsung dilakukan.
Uswatun menyebut SMKN 1 Sale mematok infak Rp 300 ribu pada tahun 2022. Menurutnya, pungutan itu untuk pembangunan musala melalui komite sekolah.
Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Adapun 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen," kata Uswatun saat ditemui wartawan di kantornya, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (12/7/2023).
Dia menambahkan, pihaknya akan membantu pembangunan musala itu.
"Insyaallah ada (bantuan), apalagi kalau untuk tempat ibadah. Nanti kita bantu untuk tempat ibadah," imbuhnya.
Uswatun pun mengamini pentingnya keberadaan musala di sekolah. Meski begitu, pihaknya tak bisa menoleransi pungutan yang dilakukan kepada siswa. Menurutnya, hal ini merupakan masalah serius.
Penjelasan eks Kepala SMKN 1 Sale di halaman selanjutnya.
Penjelasan Eks Kepala SMKN 1 Sale
Eks Kepala SMKN 1 Sale Kabupaten Rembang, Widodo sudah menerima surat keputusan (SK) terkait bebas tugas tersebut.
"Barusan saya dapat surat tugas itu ditugaskan di cabang dinas, ya di situ tertulis penugasan khusus. Mulai 12 Juli hari ini sampai 12 Agustus," kata Widodo via telepon kepada detikJateng, Rabu (12/7/2023).
Widodo mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, pungutan infak itu digunakan untuk pembangunan musala demi para siswa.
"Kalau kecewanya ada, tapi bagaimana lagi? Wong di sisi lain ingin membuat karakter siswa itu terbentuk. Karena sekarang P5 itu digembar-gemborkan, yang pertama kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah Kita mau beriman bertakwa itu gimana sarananya, kita kan juga dilema," ujarnya.
Selama ini Widodo merangkap jabatan sebagai Kepala SMKN 1 Sale dan juga Plt SMKN 2 Rembang. Buntut kasus ini, Widodo pun dicopot dari kedua jabatan itu.
"Saat ini tadi SK-nya turun, surat tugas saya, dan yang SMK Sale ada Plh (Pelaksana Harian) baru dari Kepala SMKN 1 Rembang. Plh yang SMKN 2 Rembang yang kemarin saya Plt di sana, dirangkap Kepala SMKN 1 Sedan," jelasnya, kemarin.
Dia juga siap diperiksa soal iuran infak senilai Rp 300 ribu itu dan menjamin bakal kooperatif.
"Pemeriksaan kemarin sudah dari pihak dinas provinsi lewat cabang dinas sudah terjun di lapangan. Ini tadi tetap kita siapkan dokumen-dokumen dan semua warga sekolah. Ada pemeriksaan di lapangan silakan, siapapun yang datang kita berikan fakta yang lengkap, yang riil," ujar Widodo.
Di sisi lain, Widodo juga menyinggung soal fasilitas di sekolahnya. Menurutnya SMA-SMK di Rembang rata-rata sudah memiliki sarana dan prasarana lengkap, sedangkan sekolahnya bahkan belum memiliki musala.
"Yang saya tahu Rembang aman (dari penarikan iuran) karena untuk sarana ibadah rata-rata sudah punya semua, bengkel juga rata-rata sudah punya semua sekolah di Rembang. Termasuk saya sebelumnya di Gunem itu kan sekolah di gunung. Saya dua tahun di Gunem itu sekolah di gunung, itu juga sudah punya musala, sudah punya bengkel," kata Widodo.
"Sementara di Sale, bengkel saja belum punya yang otomotif, apalagi sarana ibadah. Padahal kemarin kita dilema, akhirnya kita putuskan untuk tindak lanjuti aspirasi dari wali murid," sambungnya.
