Geger Seruan Darurat Kekerasan Seks Seret Pejabat Kampus Unsoed Purwokerto

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto mengunggah seruan Darurat Kekerasan Seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat kampus. Seruan yang diunggah di akun media sosial ini menggegerkan lini masa.

Lewat akun Twitternya @Bem_Unsoed,BEM Unsoed menulis sejumlah utas terkait kasus kekerasan seksual itu, di antaranya soal kasus kekerasan seksual bukan sebatas tindakan asusila, tapi kejahatan yang melanggar HAM.

"Munculnya serangkaian kasus kekerasan seksual, disinyalir karena rektorat yang tidak serius dalam menegakkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," cuit BEM Unsoed, seperti dilihat detikJateng, Rabu (14/6/2023).

BEM Unsoed juga menyertakan sejumlah tulisan yaitu 'Rektor Unsoed Melantik Pelaku Kekerasan Seksual Menjadi Pejabat Kampus', 'Unsoed Darurat Kekerasan Seksual, dan 'Unsoed Gagal Menegakan Permendikbud No.30 Tahun 2021'.

Saat dimintai konfirmasi, Presiden BEM Unsoed, Bagus Hadikusuma, mengatakan kasus ini terungkap saat adanya pengusutan oleh Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Kampus.

Dalam kasus tersebut diduga melibatkan tenaga pendidik yang ada di salah satu fakultas di Unsoed. Untuk sementara ini, jumlah korbannya diduga baru satu.

"Dugaan korbannya sementara baru satu. Korbannya bukan mahasiswa tapi sesama tenaga pendidik, sesama dosen," terangnya.

Terduga Pelaku Dilantik Jadi Pejabat Kampus

Pihak BEM Unsoed membuat postingan soal kekerasan seks itu dengan tujuan menyadarkan rektorat untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, terduga pelaku yang dicurigai BEM Unsoed, malah dilantik menjadi pejabat kampus.

"Salah satu pejabat kampus yang nggak perlu disebut namanya itu, sudah melakukan tindak kekerasan seksual dari lama. Korban pun menyampaikan kepada Satgas PPKS untuk segera ditangani dan akhirnya diusut dan diselidiki oleh satgas PPKS dan bermuaralah pemberian surat rekomendasi kepada rektor," jelasnya.

"Sampai detik ini ternyata rektorat tidak mengindahkan surat rekomendasi tersebut. Di mana surat tersebut belum sampai ditandatangani oleh rektor malah bahkan rektorat itu melantik beliau. Pelantikannya kemarin tanggal 13," tambahnya.

BEM Unsoed memandang pihak rektorat terkesan seperti menutup-nutupi kasus dugaan kekerasan seks ini. Sebab, terduga pelaku masih berkeliaran bebas di lingkungan kampus.

"Tuntutannya usut tuntas kasus sampai dimana rektorat menerbitkan keputusannya setelah mendapat surat rekomendasi dari satgas PPKS. Lalu yang kedua harus dimundurkan dan diganti. Kami nggak mau itu tetap berkuasa menjalankan amanahnya padahal bisa saja melalui relasi kuasanya bisa menambah korban kembali di kemudian hari. Kalau misal kampus tidak mengindahkan hal tersebut ya berarti kita harus bergerak lagi," terangnya.

Gelar Aksi 1.000 Pita Hitam

Elemen mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sospol membagikan pita hitam kepada mahasiswa yang berada di lingkungan kampus setempat.

Menteri Aksi dan Propaganda BEM Unsoed, Aji Satya menjelaskan, aksi tersebut sebagai bentuk simbolik pengawalan keseriusan rektorat dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus Unsoed.

Dirinya menyebut aksi tersebut dilakukan di tiga titik berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan.

"Upaya kita sudah mengeskalasikan pergerakan aksi simbolik dengan pita kepada mahasiswa dan masyarakat umum bahwa sampai saat ini di kampus Unsoed masih banyak berkeliaran pelaku kekerasan seksual yang belum ditangani dengan baik," ungkapnya.

Simak tanggapan pihak Unsoed di halaman selanjutnya.

Tanggapan Pihak Unsoed

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed, Kuat Puji Prayitno mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dan memproses semua pengaduan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

"Jika dipandang ada keterlambatan dalam penanganannya, itu terjadi karena kehati-hatian pimpinan di dalam membuat keputusan, agar dapat memberikan hasil yang terbaik," kata Kuat melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Terkait dengan pelantikan pejabat yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku kekerasan seks, Kuat menjelaskan keputusan tersebut telah melalui banyak pertimbangan.

"Selain bahwa kasus yang dilaporkan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak yang terlibat, pimpinan juga mempertimbangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik bagi kemajuan Unsoed," terangnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsoed, Norman Arie Prayogo menambahkan Unsoed berkomitmen tinggi untuk menegakkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Dia meminta mahasiswa melalui BEM untuk terus mengawal pelaksanaannya.