.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menyerukan Darurat Kekerasan Seksual yang diduga dilakukan pejabat kampus. Pihak Unsoed buka suara soal kasus ini.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed, Kuat Puji Prayitno mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dan memproses semua pengaduan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
"Jika dipandang ada keterlambatan dalam penanganannya, itu terjadi karena kehati-hatian pimpinan di dalam membuat keputusan, agar dapat memberikan hasil yang terbaik," kata Kuat melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan pelantikan pejabat yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku kekerasan seks, Kuat menjelaskan keputusan tersebut telah melalui banyak pertimbangan.
"Selain bahwa kasus yang dilaporkan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak yang terlibat, pimpinan juga mempertimbangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik bagi kemajuan Unsoed," terangnya.
Pihaknya meyakini lewat pelantikan pejabat baru itu, mereka akan berkontribusi lebih optimal bagi kemajuan Unsoed.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsoed, Norman Arie Prayogo menambahkan Unsoed berkomitmen tinggi untuk menegakkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Dia meminta mahasiswa melalui BEM untuk terus mengawal pelaksanaannya.
Diberitakan sebelumnya, postingan akun media sosial BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menyerukan Darurat Kekerasan Seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat kampus.
Hal itu disampaikan BEM Unsoed lewat postingan di akun Twitternya @Bem_Unsoed. BEM Unsoed menulis sejumlah utas terkait kasus kekerasan seksual itu, di antaranya soal kasus kekerasan seksual bukan sebatas tindakan asusila, tapi kejahatan yang melanggar HAM.
(ams/rih)
