.webp)
Elemen mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sospol membagikan pita hitam kepada mahasiswa yang berada di lingkungan kampus setempat.
Menteri Aksi dan Propaganda BEM Unsoed, Aji Satya menjelaskan, aksi tersebut sebagai bentuk simbolik pengawalan keseriusan rektorat dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus Unsoed.
"Sampai saat ini kita melihat rekam jejak rektorat masih lambat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Banyak kasus tersebut yang memang saat ini belum diputuskan oleh pihak rektor," katanya kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya menyebut aksi tersebut dilakukan di tiga titik berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan.
"Kami sudah membagikan sekitar 1.000 pita hitam ke mahasiswa dan dimasifkan. Ada di tiga lokasi," terangnya.
Menurutnya, mahasiswa sudah melakukan beberapa upaya. Termasuk memberikan perhatian bahwa masih adanya terduga pelaku kekerasan seksual yang masih berkeliaran.
"Upaya kita sudah mengekskalasikan pergerakan aksi simbolik dengan pita kepada mahasiswa dan masyarakat umum bahwa sampai saat ini di kampus Unsoed masih banyak berkeliaran pelaku kekerasan seksual yang belum ditangani dengan baik," ungkapnya.
Ke depannya aksi solidaritas ini akan menjadi agenda pengawalan mahasiswa terhadap keseriusan bagaimana rektorat nanti merespons apakah membuat press release atau membuat pernyataan.
"Kalau seandainya dari pihak kampus belum ada respon kita akan mengadakan audiensi dengan rektorat. Kita mengajak secara fair agar bisa saling beradu argumen. Agar mahasiswa tidak bingung atas kasus yang terjadi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pihak rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto akhirnya angkat bicara atas ramainya pemberitaan terkait kasus kekerasan di lingkungan kampus.
Menurut Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr Kuat Puji Prayitno mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dan memproses semua pengaduan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Pananganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 30 tahun 2021.
"Jika dipandang ada keterlambatan dalam penanganannya, itu terjadi karena kehati-hatian pimpinan di dalam membuat keputusan, agar dapat memberikan hasil yang terbaik," kata Kuat melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
(apl/ahr)
