.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berikut pernyataan Menkeu Sri Mulyani.
1. Sudah Komunikasi dengan Mahfud dan PPATK
Sri Mulyani mengaku baru hari Kamis (9/3/2023) menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia pun sudah berkomunikasi dengan Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
"Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi," kata Sri Mulyani di kantor pajak KPP Pratama Surakarta, Kamis (9/3).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Tak Tahu Angka Rp 300 Triliun
Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui angka Rp 300 triliun bersumber dari mana.
"Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga dari mana angkanya," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengaku bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan Mahfud Md dan Ivan Yustiavandana. Dia ingin memastikan soal temuan angka Rp 300 triliun itu.
"Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK) angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya media dan masyarakat," ujarnya.
Sri Mulyani pun mengaku sempat bertanya kepada Kepala PPATK mengenai cara perhitunganya.
"Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman nggak ada satu pun angka," terang dia.
3. Kemenkeu Terima Laporan dari PPATK
Sri Mulyani menyebut setiap tahun Kemenkeu mendapat laporan dari PPATK mengenai transaksi janggal para pegawainya. Dirinya mengungkapkan sejak tahun 2009 hingga 2023 sudah ada 196 surat yang sudah disampaikan PPATK ke Kemenkeu.
"Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ini ya itu ada 196 surat yang disampaikan," kata Sri Mulyani.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dari surat tersebut sudah ada beberapa yang dilakukan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Ia menyebut, dari hasil tersebut ada yang dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan.
Selain itu, kata Sri Mulyani, yang terbukti bersalah ada yang ditindak hukuman disiplin hingga dicopot. Hanya saja, Sri Mulyani tidak merinci angka pegawai yang dicopot itu.
"Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi. Ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan, itu semuanya ada statusnya," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, dari laporan yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan tambahan. Pihaknya pun akan menyampaikan dan memberikan keterangan tambahan tersebut.
"Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini," ucapnya.
Mahfud Ungkap Temuan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu
Diberitakan sebelumnya, Mahfud Md mengungkap temuan aliran uang mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud ditemui wartawan di UGM, Rabu (8/3).
Mahfud menyebut transaksi tersebut sudah dilaporkan sejak 2009 namun tidak ditindaklanjuti.
"Itu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasinya. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu," kata Mahfud saat ditemui wartawan di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, DIY, Rabu (8/3).
Mahfud mengatakan, temuan itu sudah dilaporkan. Namun tidak ada ditindaklanjuti. "Lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin," kata Mahfud.
